Breaking News:

Kurang 387 Triliun Presiden Minta Sejumlah Menteri Cari Dana Pembangunan Tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk mencari pembiayaan alternatif pembangunan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto aerial pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Besar paket 4 di Kawasan Bandar Jaya, Lampung Tengah, Lampung, Sabtu (3/6/2017). Progres pembangunan Tol Trans Sumatera di Lampung telah mencapai 20 persen dan ditargetkan beberapa ruas selesai pada 2017. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk mencari pembiayaan alternatif pembangunan Proyek Tol Trans Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masalah pendanaan tersebut dibicarakan oleh Menteri BUMN Erick Tohir,  Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan, apakah akan dikeluarkan bond (obligasi) jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah," kata Basuki usai Ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

Baca: Jokowi Sebut Kebutuhan Investasi untuk Tol Trans Sumatera Capai Rp 476 Triliun

Baca: Dapat Suntikan Rp 11 Triliun, Hutama Karya Kebut Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Presiden menurut Basuki menugaskan kepada sejumlah menteri untuk mencari pembiayaan alternatif pembangunan Proyek Trans Sumatera. Termasuk kemungkinan opsi memanfaatkan Sovereign Wealth Fund (SWF).

SWF adalah lembaga atau badan pengelola dana investasi milik negara. Dana dana SWF tersebut dikelola untuk kemudian diinvestasikan ke sejumlah aset.

"Makanya tadi beliau minta menteri BUMN, Menko maritim, Menko Ekonomi, dan Menkeu, karena ada (opsi) Sovereign Wealth Fund," tuturnya.

Ia mengatakan pembangunan Tol yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Aceh sepanjang 2878 KM tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 500 triliun. Sementara Dana yang tersedia baru Rp 113 triliun yang bersumber dari Penanaman Modal Negara ke PT Hutama Karya, Perbankan, dan Pemerintah.

"Perbankan komitmen 72,2 triliun, dukungan pemerintah 21,6 triliun, PMN ke Hutama Karya ang ditugaskan 19,6 triliun total, jadi ada 113 triliun yg sudah committed, termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 KM. Sehingga masih dibutuhkan anggaran 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," katanya.

Sebelumnya Presiden meminta agar pengerjaan Tol Trans Sumatera terus dilakukan. Ia memerintahkan para menterinya untuk mencari pembiayaan alternatif proyek tersebut agar tidak membebani APBN.

Pasalnya kata Presiden, Tol tersebut memberikan daya ungkit pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pulau Sumatera sehingga di sana akan ada efisiensi, waktu tempuh dan bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB," kata Presiden. 

Presiden meminta dilakukan Kalkulasi yang matang mengenai kelayakan finansial untuk proyek tersebut. Termasuk opsi opsi tambahan ekuitas untuk melanjutkan proyek.

 "Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penanaman modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. ini yang saya kira perlu digarisbawahi," pungkasnya.

Berita Populer
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved