Breaking News:

Respons Pemprov Kaltim Terkait Penundaan Pembangunan Ibu Kota Baru

Pembangunan fisik pendukung ibu kota negara di kawasan penyangga saat ini sedang berjalan

YouTube metrotvnews
Desain ibu kota baru 

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima keputusan pemerintah pusat terkait penundaan pembangunan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kita ikuti arahan pusat saja,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Respons senada juga disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani.

Sabani mengatakan, persiapan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru akan tetap berjalan.

“Persiapan tetap dilakukan. Seperti penyusunan tata ruang, master plan, backup (bangun) kawasan penyangga dan lainnya. Ya, kita ikuti saja pemerintah pusat,” kata Sabani saat dihubungi terpisah.

Sabani menuturkan pembangunan fisik pendukung ibu kota negara di kawasan penyangga saat ini sedang berjalan.

Seperti rencana pembangunan Bendung Gerak di Sungai Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Proyek senilai Rp 1,7 triliun itu tak lama lagi akan dilelang.

Baca: Kembalikan PSBB Ekstrem, Anies Nyatakan Kondisi Wabah Ibu Kota Lebih Darurat dari Wabah Sebelumnya

Lokasi proyek tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota negara.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU pun kini sedang berproses dan hampir rampung.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved