Breaking News:

Aliansi Pergerakan Perempuan Tuntut Oknum Anggota DPRD Majene yang Lecehkan Perempuan Diproses

Oknum DPRD itu juga diminta agar diproses secara hukum sesuai dengan UU KUHP pasal 315, serta diminta agar oknum dewan meminta maaaf secara terbuka

TRIBUN-TIMUR.COM/HASAN
Aliansi Gerakan Perempuan Majene berunjuk rasa di Gedung DPRD Majene terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Kabupaten Majene, Kamis (12/11/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUNNEWS.COM, MAJENE - Dugaan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Kabupaten Majene oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundang reaksi sejumlah pihak.

Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Perempuan Majene berunjuk rasa di gedung DPRD Majene, Kamis (12/11/2020).

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar oknum anggota DPRD yang diduga terlibat pelecehan seksual diberikan sanksi kode etik.

Oknum DPRD itu juga diminta agar diproses secara hukum sesuai dengan UU KUHP pasal 315, serta diminta agar oknum dewan meminta maaaf secara terbuka.

Ia juga menuntut agar DPRD Majene untuk menyatakan sikap mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Baca juga: Viral Buaya Disebut Jadi-jadian, Diselimuti dan Diberi Bantal di Rumah, Dianggap Kembaran Manusia

Sekedar informasi diperoleh tribun-timur.com, pelecehan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Majene terjadi 7 November 2020.

Korbannya adalah seorang perempuan yang bertugas sebagai anggota Pengawas Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Majene.

Pelecehan dilakukan oknum dewan berawal pada saat anggota Panwascam perempuan ini sedang menjalankan tugas pengawasan di Kecamatan Sendana.

Oknum anggota dewan ini menanyakan letak antribut atau tanda pengenal korban sebagai Panwascam.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved