Revisi UU Otsus Papua Diharapkan Tak hanya Jamin Keberlanjutan Dana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Puskod UKI) berharap, revisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua atau UU Otsus akan dapat menjawab masalah dasar di Papua.

Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk Otonomi Khusus Papua: Evaluasi dan Terobosan yang berlangsung, Rabu (24/2/2021).

"Puskod UKI memandang, masih ada beberapa persoalan mendasar di Papua dan Papua Barat, seperti perbedaan pemahaman tentang sejarah Papua dan Papua Barat," kata Ketua Puskod UKI Teras Narang dalam webinar itu.

Kemudian, kata Teras Narang  menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia, pembangunan dan marginalisasi serta menyangkut pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Mengutip pandangan Roscoe Pound, pemikir hukum dan akademisi Amerika, langkah revisi terhadap UU yang berusia sekitar 2 dekade itu diharapkan menjawab masalah serta mendorong pembaharuan hidup di Papua.

Baca juga: Binmas Noken Nemangkawi Bina Anak Papua Ciptakan Olahan Beras Sagu

"Law as a tool of social engineering, begitu prinsipnya. Diharapkan revisi ini dapat menggerakkan kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dalam bingkai NKRI," ujar Narang.

Melalui webinar ini, kata dia diharapkan ada diskursus akademis sekaligus penyusunan pandangan dalam memberi kontribusi terhadap revisi UU Otsus.

Terlebih melihat kompleksitas masalah di Papua, Teras mengaku, teori tiga nilai hukum dari filsuf Gustav Radbruch dinilai relevan.

"Agar dipastikan revisi UU Otsus memberikan 3 hal bagi masyarakat Papua yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan," ujarnya.

Senator DPD RI dari Kalimantan Tengah itu menambahkan, dana Otsus berikutnya mesti dipastikan pula untuk dapat menggerakkan percepatan pembangunan sehingga Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Baca juga: Penyidik Polri yang Tidak Jalankan Surat Edaran Kapolri Soal UU ITE Bakal Kena Hukuman