Breaking News:

Tokoh Agama NTT Apresiasi Kinerja Jaksa Terkait Korupsi Jual Beli Tanah di Labuan Bajo

Upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia tanah di lingkungan Mabar, wajib didukung oleh masyarakat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi korupsi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh agama Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), mengapresiasi kinerja para penyidik Kejaksaan Agung pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dalam upaya mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi jual-beli aset tanah negara di Labuan Bajo, NTT.

"Kita dukung apa yang dilakukan oleh Kejati NTT, yang merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk menegakkan kedaulatan atas tanah sebagai aset masyarakat di Manggarai Barat", ujar Romo Silvi Mongko, salah seorang tokoh agama di Mabar, belum lama ini di Labuan Bajo.

Sekretaris Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Mabar tersebut menegaskan, jaksa yang dipimpin Ketua Tim Penyidik Roy Riyadi telah berhasil menegakkan hak dan kedaulatan rakyat Mabar atas lahan di kawasan Kerangan ini.

"Masyarakat Labuan Bajo jadi tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi atas sengketa lahan di kawasan Kerangan selama ini.

Dan atas peran Kejaksaan di sini adalah mengangkat ke ruang publik apa yang selama ini sedang terjadi di berbagai ruang gelap soal sejumlah tanah di Labuan Bajo", Romo Silvi, menambahkan.

Sementara, Ketua Majelis Ulama Mabar Sakar M. Jangku berpendapat, upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia tanah di lingkungan Mabar, wajib didukung oleh masyarakat.

Baca juga: Praktisi Hukum: Hati-hati Gunakan Istilah Mafia Tanah

"Sebagai warga yang hidup di negara hukum, kita harus taat asas. Kemudian kita dukung Kejaksaan Agung sepenuhnya dalam memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme," katanya.

Kasus dugaan korupsi jual-beli aset tanah negara di kawasan pariwisata di Pulau Flores tersebut, diduga merugikan negara Rp3 triliun. Mantan bupati Mabar Agustinus Ch telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 16 orang lainnya. Namun ketika perkara ini siap disidangkan di pengadilan, Roy dimutasi oleh Kejaksaan Agung.

Ketika dimintai komentarnya terkait perpindahan Roy, yang telah mengawal kasus ini sejak tingkat penyelidikan hingga ke meja hijau, kedua tokoh agama sepikiran.

"Soal penyidik, itu domain kejaksaan. Tapi saya tegaskan bahwa aset milik daerah maupun negara wajib dijaga, agar kelak seluas-luasnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," Sakar, berpendapat.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved