Breaking News:

Ini Alasan Pemerintah Tunjuk Lombok Jadi Pusat Budidaya Lobster Nasional  

data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar

Istimewa
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan Lombok dipilih jadi pusat budidaya lobster tidak hanya karena sumber daya alamnya yang besar.

Menurutnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah siap secara infrastuktur hingga sumber daya manusianya.

“Kenapa kita kembangkan di sana? Yang pertama NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal kita perkuat," ujar Menteri Trenggono mengawali diskusi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah beserta jajaran di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/5/2021).

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar. 

Sedangkan jumlah pembudidaya sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Baca juga: Korban PHK, Pria Asal Sumatera Utara Ini Jalan Kaki dari Lombok Tujuan Jember, Pingsan di Denpasar

KKP memiliki dua skema program untuk mewujudkan Lombok sebagai pusat budidaya lobster nasional, yakni melalui program lobster estate atau kampung budidaya lobster. 

Tim KKP saat ini juga sudah berada di Pulau Seribu Masjid untuk melakukan survei sekaligus mengumpulkan data pendukung dalam menentukan program yang akan dipilih nantinya.

Menteri Trenggono menegaskan, pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih. 

Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.   

"Tahun ini kita persiapan termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah bisa menetapkan lokasi dan sebagainya, tahun di 2022 pembangunan dimulai," paparnya.

Baca juga: Kenaikan Harga Minyak Dunia Bebani Biaya Produksi Pertamina

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan, potensi budidaya lobster di wilayah kerjanya memang belum tergarap maksimal. 

Yang baru tergarap bahkan tidak sampai 10 persen dari total seribuan hektare area potensial. 

"Kendalanya seperti dinamika pasar yang tidak stabil, terbatasnya sarana prasarana pendukung kualitas budidaya termasuk mesin pencacah pakan, hingga penataan KJA yang belum sesuai dengan estetika lingkungan wisata," ungkapnya.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved