Breaking News:

Liputan Khusus

Wakil Rakyat Bali Akan Mengawal Agar Pajak Pendidikan Dibatalkan

Anggota DPRD Bali dan anggota DPR RI dari Komisi X sepakat menolak pajak pendidikan, bahkan akan mengawal agar dibatalkan.

Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi X DPR RI Kamrussamad bersikap menolak pajak pendidikan. 

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - DPRD Bali menegaskan sikapnya menolak rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima UU No 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahkan, rencana kebijakan tersebut sudah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 untuk dibahas bersama pemerintah dan parlemen.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, Jumat (11/6), menegaskan pihaknya akan mengawal agar rencana tersebut tidak terlaksana.

“Kita siap untuk memperjuangkan untuk tidak sampai kena pajak pendidikan itu,” ujar Gung Budiarta, sapaan akrabnya.

Ia beralasan, pendidikan sebagai sektor sosial justru bertujuan mencerdaskan anak bangsa. Sehingga, menurutnya sangat tidak masuk akal apabila terkena PPN.

“Karena sekolah itu kan bersifat sosial untuk meningkatkan kualitas manusia di sana kan, oleh sebab itu tidak masuk akal kena PPN. Kalau bidang usaha lainnya silahkan,” ucap politikus PDIP itu.

Pihaknya juga berharap pemerintah membatalkan rencana tersebut.

“Ya semestinya pemerintah jangan terlalu membebani, bila perlu dibebaskan dari pajak. Apalagi pandemi susah anak untuk sekolah, untuk swasta saja nggak mampu bayar,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI yang juga membidangi keuangan dan perpajakan, Kamrussamad menegaskan pihaknya menolak adanya rencana pemerintah tersebut.

Halaman
123
Editor: cecep burdansyah
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved