Seleksi Kepegawaian di KPK

Polemik TWK Dianggap Sumber Petaka Pelemahan KPK, Harapan Terakhir Ada di Tangan Jokowi

Polemik TWK yang menjerat 75 pegawai KPK dianggap jadi sumber petaka pelemahan KPK, harapan terakhir ada di tangan Presiden Jokowi

Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di Jalan Kuningan Persada, Gedung KPK, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). Aksi 'Selamatkan KPK' tersebut menyoroti kejanggalan terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung dengan pemecatan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menganggap polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK terancam dipecat adalah sumber petaka pelemahan KPK.

Menurut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum ini, pelemahan KPK merupakan 'success story' dari pemerintah, ketua umum partai politik, serta pimpinan DPR RI.

Ia membeberkan, ada empat poin yang menjadi sumber petaka dari permasalahan yang dihadapi KPK.

Mulai dari revisi Undang-Undang KPK, dominasi oligarki bisnis, hingga hal-hal yang terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Nurul Ghufron Bantah Pernyataan Komnas HAM yang Menyebut Dia Tak Tahu Penggagas Ide TWK Pegawai KPK

Hal itu disampaikan Busyro dalam diskusi bertajuk 'Agenda Mendesak Penguatan KPK, Perspektif, Hukum, Politik, Pemerintahan, dan Demokrasi' yang digelar secara daring pada Sabtu (19/7/2021).

"Sumber petaka pelumpuhan KPK? Satu, konsensus DPR bersama Presiden Jokowi melalui revisi Undang-undang KPK."

"Itu pelumpuhan KPK yang sempurna, inilah success story yang real dari Presiden Jokowi bersama ketua umum parpol-parpol dan pimpinan DPR," kata Busyro, dilansir Tribunnews.

Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

Menurut Busyro, revisi UU KPK oleh presiden dan badan legislatif adalah bentuk kejahatan karena ada pembiaran korupsi.

Kemudian, lanjut Busyro, poin yang kedua adalah dominasi kuasa oligarki bisnis.

Sumber petaka pelemahan ketiga adalah TWK KPK itu sendiri.

Ia menyebut polemik tersebut sebagai 'akrobat politik kumuh.'

Baca juga: Soal TWK, Komnas HAM Temukan Beda Keterangan BKN dan KPK hingga Nurul Ghufron Tak Jawab 3 Pertanyaan

"Ketiga, akrobat politik kumuh yaitu Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan lumpuhnya komitmen partai politik koalisi utama."

"Sampai hari ini, mana ada parpol yang menunjukkan concern sensitif, kepekaan, pada 75 pegawai yang disingkirkan dengan cara yang tidak beradab itu?" ungkap Busyro.

Kemudian, lanjut Busyro, poin keempat yang menjadi sumber pelemahan adalah kuatnya arus elite politik dan bisnis di Indonesia dalam kepentingan pemenangan di Pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di Jalan Kuningan Persada, Gedung KPK, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). Aksi 'Selamatkan KPK' tersebut menyoroti kejanggalan terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung dengan pemecatan. Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di Jalan Kuningan Persada, Gedung KPK, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). Aksi 'Selamatkan KPK' tersebut menyoroti kejanggalan terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung dengan pemecatan. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved