Breaking News:

KSP : Penyelesaian Konflik Agraria Dua Desa di Deli Serdang Masuk Tahap Akhir

Benar diselesaikan sesuai arahan Presiden Jokowi, KSP pastikan Penyelesaian konflik agraria di dua desa ini telah telah memasuki tahap akhir.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) melakukan aksi di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2017). Aksi yang mengangkat tema 'Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria' tersebut dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses penyelesaian beragam konflik agaria terus dikawal Kantor Staf Presiden (KSP)

Selain beberapa lokasi prioritas atas usulan empat organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO), KSP sebagai bagian dari Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, juga ingin memastikan penyelesaian konflik agraria di Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utata. 

"Penyelesaian konflik agraria di dua desa ini telah telah memasuki tahap akhir. Kami akan pastikan ini benar-benar diselesaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Pantau PIPPIB, Wamen ATR/BPN dan Waka Komite I DPD RI Fernando Sinaga Kunjungi Riau

Usep menerangkan, KSP akan langsung menemui warga di dua desa tersebut untuk mendapatkan perkembangan terkini. 

Terutama mengenai kepastian lokasi lahan untuk pembangunan perumahan dan lahan garapan warga yang diberikan perusahaan perkebunan. 

Tidak hanya itu, KSP juga berencana menemui berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, Pihak PTPN II dan III, Kakanwil ATR BPN Sumut, Kakantah Deliserdang, kelompok masyarakat, dan pihak perusahaan terkait, serta DPRD Langkat.

Baca juga: Komisi II DPR Cecar Menteri ATR/BPN Soal Minimnya Serapan Anggaran hingga Pertengahan Tahun 

Secara rinci, Usep menjelaskan, untuk Desa Simalingkar, verifikasi subjek dan objek penentuan lokasi tapak rumah dan site plan sudah rampung. 

Sertifikat dapat segera diterbitkan setelah SK pelepasan aset dari Menteri BUMN juga terbit.

Sementara untuk Desa Sei Mencirim lokasi tapak rumah masih belum ditunjuk oleh PTPN II.

Di sisi lain, titik lokasi lahan 2.500 m2/KK untuk lahan produksi pinjam pakai juga belum ditentukan oleh PTPN II.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved