Fakta Dedi Mulyadi Bongkar Hibisc Fantasy Puncak yang Diduga Biang Kerok Banjir: Mengatasi dari Hulu

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, memimpin proses pembongkaran wahana Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, milik BUMD PT Jaswita, Kamis (6/3/2025).

Pembongkaran dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

Wahana Hibisc Fantasy Puncak dianggap melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor.

Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

Namun, ternyata area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

"Hibisc dikelola oleh BUMD PT Jaswita," ujar Dedi Mulyadi, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

Selengkapnya, berikut fakta-fakta Dedi Mulyadi bongkar Hibisc Fantasy Puncak:

1. Beri Perintah Pembongkaran

Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan.

Namun, kata dia, hal itu tidak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

"Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini (Kamis)."

Baca juga: Hibisc Fantasy Puncak Bogor Gunakan 15 Ribu Meter Persegi, Padahal Izinnya Hanya 4.800 Meter Persegi

"Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar harus ditindak," tegasnya.

2. Atasi Banjir dari Hulu

Diberitakan TribunnewsBogor.com, Dedi Mulyadi berencana mengatasi banjir di Jabodetabek dari hulu.

Dedi Mulyadi mengaku akan mengembalikan kawasan Puncak Bogor menjadi kawasan konservasi.

Ia mengatakan, pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak dilakukan untuk mengurangi masalah yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

"Kita bongkar karena ini menimbulkan problem (masalah) bagi lingkungan, dan saya tidak segan-segan, walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD-nya BUMD Provinsi Jawa Barat," ungkapnya, Kamis.

3. Warga Tuntut Dilakukan Pembongkaran