Dedi Mulyadi Cabut Izin Tambang Gunung Kuda Cirebon yang Makan Nyawa 17 Orang, 8 Masih Tertimbun

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut izin tambang Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, usai insiden longsor yang menewaskan 17 orang dan 8 lainnya masih tertimbun.

Pencabutan izin tambang ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi saat mengunjungi lokasi bencana pada Sabtu (31/5/2025).

Dedi Mulyadi menyatakan pencabutan izin dilakukan menyusul buruknya standar keselamatan tambang dan peringatan yang diabaikan oleh pengelola.

“Cara kerjanya tidak memiliki standar keamanan sebagai pengelola tambang."

"Jadi, tiga tahun yang lalu sudah saya ingatkan,” ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan.

Tambang Gunung Kuda Sering Dapat Warning dari Dinas ESDM 

Gubernur Dedi Mulyadi menyebut tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah ini sudah beberapa kali mendapat surat peringatan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

Namun, tidak ada perbaikan berarti.

“Untuk itu, tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini,” ucapnya.

Baca juga: 400 Personel Gabungan Diterjunkan ke Lokasi Longsor Gunung Kuda Cirebon, 8 Korban Masih Hilang

Selain tambang milik Al-Azhariyah, dua tambang lain di kawasan yang dikelola oleh yayasan juga turut dicabut izinnya.

Dedi menjelaskan, bahwa moratorium izin tambang telah diterapkan sejak awal masa jabatannya sebagai gubernur pada 20 Februari 2025. 

Kebijakan tersebut diberlakukan terhadap tambang-tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.

“Moratorium sejak saya menjabat. Izin yang habis tidak kita perpanjang. Kalau sejak saya memimpin, sangat selektif dan bahkan tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup, kalau menutup, saya banyak,” jelas dia.

Ia juga menyinggung, bahwa izin tambang Gunung Kuda sebenarnya baru akan habis pada Oktober 2025.

Namun karena insiden tragis ini, Pemprov Jabar mengambil langkah tegas.

“Izinnya dikeluarkan tahun 2020, saya belum jadi gubernur."

"Tapi karena peristiwa ini terjadi sekarang, dan ESDM sudah beberapa kali memberi peringatan, akhirnya kita cabut,” katanya.

Menurut Dedi, sikap tegas ini menjadi bagian dari upaya besar menyelamatkan lingkungan Jawa Barat dari eksploitasi tambang berlebihan.

“Saya akan konsisten pada sikap itu. Bahkan kemarin di Karawang dan Subang juga saya tutup. Penambangan emas oleh WNA Korea Selatan juga saya tutup. Hampir ratusan tambang ilegal juga sudah kita tutup,” ujarnya.

Evakuasi Korban Longsor Masih Berlangsung

Sementara itu, proses evakuasi korban longsor masih berlangsung.

Tim SAR gabungan pada Sabtu sore berhasil menemukan tiga korban dalam kondisi meninggal dunia.

“Alhamdulillah proses pencarian hari ini Tim SAR gabungan berhasil menemukan tiga orang korban dalam keadaan meninggal dunia."

"Semua korban kami bawa ke RS Arjawinangun,” ujar Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf M Yusron.

Ketiga korban yakni Sakira (44), Sanadi (47) dan Sunadi (30) ditemukan di lokasi yang sama dengan penemuan sebelumnya pada pukul 16.30 WIB.

Yusron menambahkan, proses pencarian sempat dihentikan sementara karena hujan dan menjelang malam.

“Sesuai SOP SAR, proses pencarian kami hentikan karena kurangnya pencahayaan,” ucapnya.

Baca juga: Peristiwa Longsor Galian C Gunung Kuda Cirebon: Kisah Wastoni dan Keluarga

Hingga kini, diperkirakan masih ada delapan korban tertimbun.

Polda Jabar juga telah mendirikan posko informasi di lokasi kejadian dengan mengerahkan sekitar 400 personel gabungan.

Sekda Jabar sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, menetapkan status darurat bencana.

“Karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda,” jelas Herman. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi: Tak Ada Ampun, Tambang Gunung Kuda Cirebon yang Longsor Dicabut Izinnya,