Warga Kampung Gabus Bekasi Ancam Tidak Akan Pilih Lagi di Pilkada, Begini Respons Dedi Mulyadi

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-  Warga di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengatakan tidak akan memilih lagi Dedi Mulyadi sebagai gubernur di Pilkada selanjutnya.

Hal itu buntut dari kekecewaan warga karena Dedi Mulyadi membongkar bangunan liar di kawasan tersebut.

Bagaimana tanggapan Dedi Mulyadi? 

Baca juga: Bangunan Liar di Purwakarta Dibongkar, Warga Ngaku Bayar Rp500 Ribu per Tahun ke Kantor Pengairan

"Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa. Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (19/6/2025).

50 Bangunan Liar Dibongkar

Diketahui,ada 50 bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta dibongkar pada Rabu (18/6/2025) oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Bangunan-bangunan ini sebelumnya dimanfaatkan warga sebagai tinggal maupun usaha kecil.

Salah satu warga, Irwansyah (51), pedagang kopi, mengaku kecewa dan merasa dikhianati karena usaha dibongkar tidak lama setelah kunjungan Gubernur Dedi.

Bahkan, ia tidak mau memilih Dedi Mulyadi di pemilihan berikutnya.

"Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi), saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya," kata Irwansyah. 

Ia juga menyayangkan karena saat kunjungan gubernur tidak ada pemberitahuan soal pembongkaran. 

"Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang," tambahnya.

Bangunan liar disewakan

Dedi mengatakan, pembongkaran diperlukan untuk menormalisasikan Kawasan dan mencegah penyalahgunaan lahan negara.

Ia menyebut bahwa Sebagian bangunan dibangun oleh oknum yang menyewakan lapak-lapak secara ilegal kepada pedagang kecil dengan tarif hingga jutaan rupiah.

Baca juga: Satpol PP Kabupaten Tangerang Siap Tertibkan Bangunan Liar di CBD

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya. 

Dedi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang memperjualbelikan tanah negara. 

Ia menambahkan, wilayah Tambun Utara rawan karena dekat kawasan industri dan strategis bagi bisnis ilegal.

Solusi bagi Warga yang Kehilangan Tempat Usaha

Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mencarikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak, namun tidak untuk para pelaku bisnis penyewaan ilegal.

Pemerintah Kecamatan menyebut masih memberi ruang untuk berdagang selama tidak membangun secara permanen.

Di sisi lain, Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi. 

Tujuannya adalah menertibkan dan memfungsikan kembali lahan milik negara sesuai peruntukannya. 

Baca juga: Kecewa Warungnya Dibongkar, Warga Kampung Gabus Bekasi: Dedi Mulyadi Satu Periode

Dedi mengaku bahwa mayoritas warga menerima pembongkaran, dan hanya sedikit yang menolak. 

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya. 

Walau demikian, perasaan kecewa dan kehilangan masih dirasakan warga seperti Irwansyah yang kini bingung harus melanjutkan usahanya di mana. 

"Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin," ujarnya.

Penulis: Salma Dinda Regina

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Respons Dedi Mulyadi soal Warga Kampung Gabus Bekasi Kapok Memilihnya usai Warungnya Dibongkar