Sosok Yayak Gundul, Disebut Sengkuni setelah Berdamai dengan Bupati Pati Sudewo

TRIBUNNEWS.COM - Beredar foto Bupati Pati, Sudewo melakukan kesepakatan damai dengan sejumlah warga yang mengatasnamakan Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yayak Gundul.

Serta Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) yang dikoordinatori Sahal Mahfudh.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua kelompok akan membatalkan demo pada 13 Agustus 2025 karena tuntutan pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah dipenuhi.

Kedua kelompok akan mengganti demo dengan acara tasyakuran dan istighosah.

Kesepakatan damai tersebut terjadi di sebuah restoran di Jalan Diponegoro, Jumat (8/8/2025).

Namun, sejumlah aktivis yang berada di posko donasi menyatakan Yayak Gundul bukan bagian dari kelompok mereka.

Bahkan, Yayak Gundul disebut sebagai sengkuni karena mengkhianati perjuangan warga Pati.

Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan demo 13 Agustus 2025 tetap digelar dengan tuntutan melengserkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Posko yang didirikan di depan Kantor Bupati Pati menerima donasi dari warga berupa makanan dan minuman untuk dibagikan ketika demo nanti.

Yayak Gundul mengaku berperan sebagai tokoh yang berencana menggelar demo menuntut kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

Baca juga: Bupati Sudewo Bicara Proses Naiknya PBB di Pati, Klaim Angka 250 Persen Hasil Musyawarah Kepala Desa

Setelah Sudewo membatalkan kebijakan tersebut, Yayak menilai arah tuntutan mulai bergeser menjadi pelengseran Sudewo.

Ia merasa dikhianati sehingga memutuskan bertemu Sudewo.

“Saya merasa heran juga, lo kok berubah begini? Memang ada isu, orang yang akan melengserkan bupati itu mengeluarkan dana."

"Ada isu yang bilang ditunggangi (kepentingan) politik. Tapi itu isu. Saya tidak lihat uangnya."

"Tapi apa pun itu, (melanjutkan demo) itu hak mereka. Saya juga punya hak (untuk membatalkan aksi kelompoknya),” tuturnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Sebelumnya, Yayak vokal mengkritik kenaikan PBB-P2 dan meminta pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan melalui CSR.

Gaya komunikasi Sudewo dianggap arogan oleh Yayak dan tidak merangkul warga.

Sementara itu, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan Yayak Gundul tidak pernah terlibat dalam penggalangan donasi serta rencana demo.

“Kemarin kami mengetahui bahwa Yayak Gundul dari Gerpab membatalkan aksi demo. Harap diketahui Aliansi kami tidak ada hubungannya dengan Yayak Gundul. Tidak pernah ada hubungan dengan kami. Kami pun tidak mau berhubungan dengan dia,” tukasnya.

Baca juga: Ratusan Eks Honorer RSUD Pati Akan Demo Sudewo: Kembalikan Pekerjaan Kami atau Turunkan Bupati!

Tindakan Yayak dianggap upaya penggebosan dan memecah belah warga Pati.

“Saya mohon, Pak Bupati, warga Pati jangan diadu domba, warga sudah bersatu, ingin Pati maju,” lanjutnya.

Teguh menambahkan Bupati Pati Sudewo akan didemo 50 ribu warga sesuai permintaannya.

“Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh,” pungkasnya.

Disorot Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan warga.

Ahmad Luthfi meminta kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan.

Menurutnya, Sadewo harus membuka ruang diskusi agar kebijakan yang dikeluarkan tak menimbulkan kericuhan.

Baca juga: Permintaan Maaf Bupati Pati Tak Hentikan Rencana Demo 13 Agustus, Tabiat Sudewo Disorot

"Perintah saya agar dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu, diturunkan saat itu juga," tegasnya, Kamis (7/8/2025).

Politisi partai Gerindra ini menegaskan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah harus melakukan koordinasi terkait kenaikan PBB.

"Lakukan permohonan dengan pihak ketiga, contoh, membuat kajian, kemudian dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan kajian ke pihak ketiga apakah kajian kenaikan PBB itu wajar atau tidak," lanjutnya.

Ia menilai Sudewo membuat kebijakan tanpa sosialisasi hingga membebani masyarakat.

"Kasihan masyarakat kita. Nah, yang paling pokok, bagaimana kita melakukan sosialisasi, khususnya bupati dengan para tokoh masyarakat, kemudian melakukan elemen lain."

"Kita gandeng bersama, tidak usah terjadi demo yang merugikan wilayah Pati khususnya dan Jateng pada umumnya," katanya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Yayak Gundul Bukan Bagian Aliansi Masyarakat Pati Bersatu" Massa Aksi Klarifikasi Isu Demo Batal

(Tribunnews.com/Mohay/Taufik) (TribunJateng.com/Mazka/Rahardyan)