Gempa M 6,0 Guncang Poso saat HUT ke-80 RI: 13 Orang Dibawa ke RS, 3 Korban Dirawat Intensif di ICU

TRIBUNNEWS.COM - Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai keprihatinan imbas gempa yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (17/8/2025) pagi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merekam kekuatan gempa yang mengguncang Kabupaten Poso berkekuatan Magnitudo 6,0 Minggu sekira pukul 06.38 Wita.

Tercatat, pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 kilometer dan 13 kilometer dari arah barat laut Kabupaten Poso.

Dengan kedalaman tersebut, BMKG mengkategorikan gempa dangkal sehingga kerap terasa lebih kuat di permukaan tanah.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini tergolong dangkal dan dipicu aktivitas Sesar Tokoraru dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, menjauhi bangunan retak atau rusak, dan memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum kembali ke dalam.

Kabupaten Poso memang dikenal sebagai wilayah yang rentan terhadap gempa bumi. 

Hal ini disebabkan oleh aktivitas sesar atau patahan-patahan yang melintasi wilayah tersebut, seperti Sesar Poso.

Sebagian besar warga di wilayah Kecamatan Poso Pesisir seperti Desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura dan Lape merasakan dampak guncangan. 

Di Kabupaten Poso, gempa dirasakan kuat selama kurang lebih 15 detik.

Guncangan kuat ini tak ayal membuat warga panik dan berhamburan ke luar rumah untuk mencari tempat aman.

Baca juga: Kabar Duka HUT ke-80 RI: 12 Jemaat Tertimpa Runtuhan Gereja Usai Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Poso

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus menyampaikan gempa susulan tercatat 15 kali sejak guncangan utama.

Warga diminta tetap waspada karena aktivitas seismik masih berlangsung.

“Warga masih waspada dan kami terus melakukan pemantauan di lapangan,” kata Akris dalam keterangan resminya, Minggu (17/8/2025) siang.

Sesaat setelah guncangan mereda, BPBD Poso segera melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta desa setempat untuk melakukan pendataan.