Sebanyak 54 Peserta Aksi Unjuk Rasa Kenaikan Tarif PBB di Bone Diamankan

TRIBUNNEWS.COM - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di depan Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), berujung ricuh, Selasa (19/8/2025).

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus mengatakan, kericuhan bukan lagi dilakukan massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

Salah satu buktinya, jelas Idrus, ada sebanyak delapan anggota TNI yang terluka akibat kericuhan tersebut.

“Mereka sudah bukan aliansi rakyat Bone bersatu. Salah satu buktinya, TNI ada delapan orang terluka, empat di kepala dan sisanya di bahu,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (20/8/2025).

Idrus mengungkapkan, ada sebanyak 54 orang yang diamankan, sebagian besar bukan warga Bone.

“Ada yang dari Wajo, Enrekang, bahkan 16 orang tidak punya KTP. Sekitar 10 orang positif alkohol dan sabu. Jadi ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ingin membuat Bone kacau,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi. Ia membenarkan ada tiga polisi terluka akibat lemparan batu.

Menurutnya, sejak awal pihak kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, tetapi situasi berubah saat massa di luar aliansi mulai bertindak anarkis.

“Korlap sudah pastikan pendemo PBB-P2 bubar sejak siang. Yang ricuh malam itu bukan lagi pendemo, tapi sudah ditunggangi kelompok anarko,” tuturnya.

Baca juga: Profil Bupati Bone Andi Asman, Keluar Kota saat Didemo Kenaikan PBB 300 Persen, Hartanya Rp3,6 M

Bupati dan wakil bupati tak muncul

Selasa kemarin, aksi menolak kenaikan tarif PBB berlangsung panas di depan Kantor Bupati Bone.

Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang berdemo sejak pagi sempat terlibat saling dorong dengan aparat.

Situasi memanas saat sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah petugas.

Menjelang sore, massa makin marah karena Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui mereka.

Aksi lempar batu kembali terjadi. Aparat kemudian menyemprotkan water cannon ke arah kerumunan di halaman dan depan pintu masuk kantor bupati yang dijaga ketat barikade aparat.

Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menyebut kenaikan tarif PBB-P2 sangat memberatkan rakyat.

“Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban." 

"Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” ujar Rafli melalui pengeras suara.

Berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com di lapangan, sebagian massa berlarian setelah disemprot water cannon.

Namun, ada yang tetap bertahan sambil meneriakkan penolakan kenaikan tarif PBB. 

Lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, sempat lumpuh total akibat aksi ini.

Sampai sore hari, aparat TNI dan Polri masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kericuhan susulan.

Tarif PBB di Bone batal naik

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone akhirnya membatalkan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 300 persen.

"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone maka dari itu kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," kata Sekda Bone, Andi Saharuddin, Selasa.

Keputusan membatalkan kenaikan "pajak tanah" itu diumumkan setelah demo penolakan berakhir ricuh pada Selasa petang. Pada pekan lalu, warga juga menggelar demo.

Setelah pengumuman ini, pembayaran PBB akan mengacu pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) lama.

"Kita kembalikan ke SPPT yang lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan," kata Saharuddin yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Demo PBB Berubah Anarkis, Dandim Bone: Ini Bukan Aliansi Rakyat Lagi.

(Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Timur.com/Wahdaniar)