Wali Murid Dukung Sekolah Tolak MBG, Cemas Program Dapur Sehat Digantikan, Wali Kota Solo Buka Suara

TRIBUNNEWS.COM - Sekolah swasta di Kota Solo, Jawa Tengah menolak tawaran menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sikap itu diambil dengan penuh pertimbangan lantaran Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo sudah memiliki program dapur sehat sejak 2015.

Hal ini diungkapkan oleh Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dwi Jatmiko yang ditemui pewarta Tribun Solo, Andreas Chris Febrianto.

"Sejak 2015 kita sudah memiliki pelopor dapur sehat ramah anak. Sekolah sebenarnya menerima, tetapi kami akan survei dulu setuju atau tidak setuju," ujar Dwi Jatmiko, Sabtu (27/9/2025).

"Dari Dinas Pendidikan juga sudah menyatakan kalau ini di-pending. Mengapa, ini sudah 10 tahun aparat datang ke sekolah, itu kan tidak elok. Kepala sekolah kami nanti juga akan ke Jakarta untuk membahas ini," sambungnya.

Menurut Dwi, selama satu dekade menjalankan program dapur sehat ramah anak, sekolah tidak pernah mengalami kendala.

Program tersebut juga telah mendapat persetujuan dari para wali murid.

"Yang dilakukan di sekolah itu tim dapur selalu bisa mengontrol dan harganya terjangkau untuk semua siswa baik yang sejahtera maupun pra sejahtera," jelas Dwi.

Dwi menambahkan, kekhawatiran utama pihak sekolah adalah soal keamanan makanan.

Ia mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kalau nanti sampai ada kejadian (setelah MBG), siapa yang akan tanggung jawab kalau sampai ada keracunan. Intinya sekolah menolak itu siapa yang mau menjamin kalau ada keracunan," pungkas Dwi.

Baca juga: Mengintip Dapur MBG yang Picu Keracunan Massal: Sarang Burung, Bangunan Ilegal, hingga Eks Gudang

Penolakan terhadap tawaran MBG juga mendapat dukungan penuh dari para wali murid.

Mereka kompak menyatakan ketidaksepakatannya saat SD Muhammadiyah 1 Ketelan ditunjuk sebagai salah satu penerima program MBG.

Wali murid mengaku sempat cemas lantaran tawaran program MBG ini disebut-sebut akan tetap dijalankan, meskipun sekolah sudah menjalankan program dapur sehat.

Terlebih kasus keracunan menu MBG marak terjadi di berbagai sekolah di Indonesia.

“Pada heboh di grup wali murid. Mereka pada cemas karena kasus keracunan lagi banyak-banyaknya di Indonesia sampai 5.000 lebih. Tahu-tahu kita yang sudah punya sistem bagus ini malah mau dikasih MBG,” kata seorang wali murid bernama Indri pada Jumat (26/9/2025).

Indri menilai orangtua masih sanggup membayar makan siang anaknya dari dapur sehat dengan harga Rp9.000–Rp10.000 per porsi. 

Ia menilai penyajian lebih segar dan terjamin. 

“Lha sekarang kalau dikasihkan MBG masaknya tengah malam gitu kita apa tidak khawatir. Orangtua mana yang tidak khawatir,” ujarnya, dikutip dari KOMPAS.com.

Orangtua lain, Yusup, juga menolak MBG. 

Ia menilai dapur sehat yang selama ini berjalan lebih terjamin dan biayanya sama dengan MBG. 

“Kalau saya pribadi karena punya anak di sana tidak setuju. Karena dengan banyaknya berita tentang kesemrawutan MBG itu saya tidak mau anak saya dipertaruhkan,” tegas Yusup.

Baca juga: Aneka Respons Pejabat Negara Soal Kasus Keracunan MBG: Nangis, Ngeyel Hingga Obral Janji

Wali Kota Solo buka suara

Menjawab kekhawatiran orangtua murid, Wali Kota Solo, Respati Adi memastikan dapur sehat SD Muhammadiyah 1 ketelan tidak akan digantikan dengan program MBG.

Justru, dapur sehat sekolah tersebut akan dijadikan percontohan di tengah maraknya gelombang keracunan MBG di berbagai daerah. 

“Tidak ada yang ganti (MBG). Justru itu akan kita jadikan percontohan karena dia berhasil salah satunya,” kata Respati di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Sabtu (27/9/2025) mengutip KOMPAS.com.

Menurutnya, sekolah yang memiliki dapur sehat untuk pemenuhan gizi siswa tidak wajib diganti program MBG. 
“Silakan itukan hak dari beliau. Jadi tidak wajib diganti, tidak. Nanti saya akan komunikasi dan belajar (dapur sehat),” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Respati berharap program MBG bisa benar-benar tepat sasaran. 

“Kita tentunya penerima ini yang benar-benar penerima manfaat yang betul-betul tepat sasar penerimanya,” ungkapnya.

Dialihkan ke sekolah lain

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menanggapi penolakan program MBG oleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan.

Menurutnya, penolakan tersebut bukanlah masalah serius karena MBG bukan program wajib.

“MBG itu dari program asalnya sebenarnya ingin memberikan support pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu program ini tidak wajib bagi semua sekolah, apapun jenis sekolahnya. Lebih kepada pemerataan peluang makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng, Sabtu (27/9/2025).

Sugeng menjelaskan, sekolah yang menolak MBG umumnya sudah mapan secara finansial dan mendapat dukungan kuat dari wali murid.

Ia menilai, penolakan seperti itu justru membuka peluang bagi sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” lanjutnya.

Baca juga: Alasan SD Muhammadiyah di Solo Terang-terangan Tolak Program MBG

Namun, Sugeng memberi catatan khusus jika penolakan datang dari sekolah dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Ia menilai hal tersebut kurang bijak karena bisa menutup akses gizi bagi anak-anak kurang mampu.

“Itu kurang bijak. Karena kesempatan ini seharusnya bisa membantu mereka yang kesulitan,” tegas Sugeng.

Terkait penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sugeng menyebut bahwa sekolah tersebut telah menjalankan program serupa selama 10 tahun terakhir.

Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang tergolong mampu.

“Pilihannya terbuka. Sekolah boleh menerima, boleh juga tidak. Tapi jangan sampai keputusan itu merugikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutup Sugeng.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Dapat Dukungan Penuh Wali Murid dan Ada Sekolah Tolak Terima Makan Bergizi Gratis, DPRD Solo: Tak Masalah Bukan Program Wajib.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)