Wali Kota Tangsel Benyamin Dukung Warga Tolak Penutupan Akses Jalan Serpong-Parung
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dengan tegas mendukung warganya. Dia mendukung penolakan penutupan akses Jalan Serpong - Parung.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, SERPONG - Pada Senin (13/10/2025), warga Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mengadakan unjuk rasa damai. Mereka menolak adanya rencana penutupan akses jalan.
Dalam unjuk rasa tersebut, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dengan tegas mendukung warganya. Dia mendukung penolakan penutupan akses Jalan Serpong - Parung yang melintasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Benyamin hadir dan memberi ketenangan pada masyarakat, pada Senin (13/10/2025). Dirinya juga terlihat duduk bareng warganya.
"Memang warga meminta saya untuk bertemu, beraudiensi dan bersilaturahmi dan hari ini kita laksanakan," kata Benyamin.
Apalagi, kata dia, akses jalan penghubung antar kota dan kabupaten ini sudah memiliki historikal panjang.
"Secara historis kecil saya di Tangerang, waktu mau mancing saya ke Gunung Sindur jalan ini sudah ada. Bahkan waktu saya masih kecil jalan ini sudah digunakan masyarakat," tegasnya.
Benyamin memastikan secara hukum akses jalan masyarakat ini juga telah memiliki alas hak yang legal.
"Dan jelas secara hukum juga sertifikat hak pakai milik Provinsi Banten dan yang kesananya milik Provinsi Jabar. Jadi bukan milik siapa siapa ini milik Provinsi Banten," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Tangsel Benyamin dan Forkopimda Ajak Warga Aktif dalam Pemantauan Siskamling
Pemkot Tangsel juga dengan tegas menolak adanya wacana penutupan jalan tersebut.
"Dengan demikian jalan ini milik masyarakat sehingga kami juga menolak penutupan jalan raya ini. Secara administrasi saya juga sudah berkirim surat ke BRIN, Saya juga sudah bersurat ke Provinsi Banten bapak Gubernur dan saya juga sudah secara langsung ke bapak Gubernur dan beliau juga menolak dan tidak menghendaki penutupan," kata dia.
Meski demikian Benyamin menambahkan jika terdapat salah satu pihak yang mengklaim lahan tersebut hal itu bukanlah masalah.
"Kalau pihak BRIN merasa memiliki aset ini kemudian Provinsi Banten berdasarkan sertifikat punya alas hukumnya bertarung aja ke pengadilan kami akan mendampingi dibelakang Provinsi Banten di belakang masyarakat," tukasnya.
Baca juga: Benyamin Davnie: Tangsel Siap Jalankan Proyek PSEL Ramah Lingkungan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.