Anggota KEPP Papua Minta kepada Wapres Gibran Naikkan Dana Otsus 6 Persen

Yanni juga mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini, karena itu dia mengusulkan kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen.

Secara konseptual, kata Yanni, usulannya tersebut sejalan dengan kerangka teori dari ekonom Richard A. Musgrave (1959) yang membagi fungsi keuangan publik ke dalam tiga peran utama, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam fungsi distribusi, Musgrave menegaskan pentingnya peran negara dalam melakukan redistribusi fiskal untuk mencapai pemerataan kesejahteraan antar wilayah.

Kerangka pemikiran Musgrave ini menjadi dasar bagi konsep fiscal equalization, yakni mekanisme transfer fiskal dari pusat untuk membantu daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah namun beban pembangunan tinggi. 

Dalam konteks Papua, gagasan mengenai peningkatan Dana Otsus merupakan bentuk affirmative fiscal policy, yaitu kebijakan afirmatif untuk memastikan keadilan fiskal antar wilayah, agar Papua memiliki kemampuan yang setara dalam menyediakan layanan publik dasar.

Yanni menegaskan, peningkatan dana Otsus harus diiringi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Karenanya, dia juga mendorong agar sebagian besar dana tersebut dapat disalurkan langsung ke masyarakat Papua melalui mekanisme BLT Otsus, sebagai bentuk percepatan kesejahteraan rakyat.

Menutup pernyataannya, Yanni menegaskan bahwa negara telah berbuat banyak bagi Papua. Namun, langkah berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh dimensi manusia dalam pembangunan.

"Tokoh bangsa Soedjatmoko pernah berkata, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia. Jika Papua mampu berdiri dengan martabatnya sendiri, maka di sanalah kemerdekaan menemukan maknanya," kata Yanni.

Yanni percaya, bila warga Papua tumbuh dengan pengetahuan dan kesejahteraan, maka dari ufuk timur Indonesia inilah cahaya kemajuan bangsa akan menyinari Indonesia Raya.