Tito Minta Tambahan 5 Ribu BKO dari TNI-Polri Percepat Pembersihan Lumpur di 3 Provinsi Sumatra

Ringkasan Berita:

• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan 5.000 personel BKO TNI dan Polri untuk mempercepat pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.
• Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah di Banda Aceh agar pemulihan dapat dipercepat sebelum bulan Ramadan.
• Hasil koordinasi akan diserahkan DPR kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, dengan DPR tetap melakukan pengawasan dan dukungan anggaran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut perlu ada tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatra.

Hal tersebut dikatakan Tito dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

“Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco tersebut.

Baca juga: KemenPU Bangun Sabo Dam di Aceh untuk Cegah Aliran Lumpur dan Kayu

Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana itu menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. 

“Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” tandas dia.

Dalam rapat tersebut, Satgas dari DPR akan menyerahkan hasil koordinasi kepada pemerintah.

"Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari pihak pemerintah," kata Wakil Ketua DPR sekaligus Kasatgas Pemulihan Bencana DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam laman Youtube DPR.

Dasco menambahkan, sejumlah masukan tersebut nantinya bakal dieksekusi oleh pihak pemerintah. 

Satgas Galapana DPR bakal melakukan pengawasan dan dukungan politik anggaran dalam pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). 

"Setelah itu, satgas pemulihan pascabencana akan melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan anggaran," kata Dasco.

Hadir juga dalam rakor tersebut, Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, ⁠Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Baca juga: Bantuan Seberat 13,75 Ton Dikirim ke Aceh dan Sumut, Poslog Siapkan Pengiriman Darat dan Udara

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat.

Selain itu hadir Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur, Adpim Kemendagri Andi Ony Karo, Asisten Dirjen PDM Ihyak Ulumuddin, Kabag TU Mendagri Yasar, Kabagops Korbrimob Heru Novianto, Asisten Eksekutif Menkes Kiki. P Komajaya, dan Kasubbag Layanan Waka BPKP Bintang Maulana Sinaga.