Pemerintah Dirikan Posko Induk Bencana Sumatera di Aceh, Pusat Kendali Pemulihan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah resmi mendirikan Posko Induk di Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera
• Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama dilakukan karena provinsi ini menjadi wilayah terdampak paling parah, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana resmi mendirikan Posko Induk di Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko utama dilakukan karena provinsi ini menjadi wilayah terdampak paling parah, selain Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Baca juga: Prabowo Telepon Purbaya via Pimpinan DPR, Anggaran Aceh 2026 Dipastikan Tidak Dipotong

Pembentukan Satgas Nasional merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sejalan dengan pembukaan posko, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026) bersama Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Sabtu malam, 10 Januari 2026, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November hingga awal Desember 2025 telah menelan korban jiwa sebanyak 1.180 orang. Sebanyak 145 orang masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 238 ribu jiwa terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan, bencana ini berdampak pada 53 kabupaten/kota, dengan 10 daerah tercatat memiliki jumlah korban meninggal dunia tertinggi.

Selain menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut juga merusak berbagai fasilitas publik. BNPB melaporkan 215 fasilitas kesehatan rusak, 3.188 fasilitas pendidikan terdampak, serta 803 rumah ibadah mengalami kerusakan. Infrastruktur vital pun tak luput dari dampak, dengan 776 jembatan dan 2.056 ruas jalan dilaporkan rusak atau terputus.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak awal masa tanggap darurat.

“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, kepada wartawan, dikutip Sabtu (10/1/2026). Sejak 27 November 2025, ia ditugaskan Mendagri di Aceh dan Sumut untuk memastikan koordinasi berjalan efektif.

Baca juga: Total 189 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir-Longsor di Sumatra: Aceh Paling Parah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.

Pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang masih berada di pengungsian.

Selain itu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan dilakukan melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing. 

“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” pungkas Safrizal.