Pangkogabwilhan: Infrastruktur dan Layanan Kesehatan Langkah Strategis Hilangkan Hambatan di Papua

Ringkasan Berita:

• Letjen TNI Bambang Trisnohadi menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur dan lingkungan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan fisik maupun nonfisik. 
• Upaya ini menjadi kunci agar masyarakat Papua dapat menikmati hak atas kesehatan secara penuh.
• Bambang menekankan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya sebatas sarana fisik tapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang mendukung kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur dan lingkungan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas merupakan langkah strategis untuk menghilangkan hambatan fisik maupun nonfisik.

Upaya ini menjadi kunci agar masyarakat Papua dapat menikmati hak atas kesehatan secara penuh.

Kogabwilhan III atau Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III merupakan salah satu komando utama operasi TNI yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku.

Dibentuk pada 27 September 2019, Kogabwilhan III langsung berada di bawah komando Panglima TNI

Bambang menekankan, pembangunan fasilitas kesehatan yang inklusif tidak hanya sebatas sarana fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang mendukung kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas.

“Pelayanan kesehatan yang inklusif memungkinkan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, hidup sehat, mandiri, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (11/1/2026).

Ia menambahkan, TNI bersama pemerintah perlu berkolaborasi untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Kogabwilhan III, kata Bambang, berkomitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Papua, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiatif bantuan alat bantu dengar bagi penyandang tunarungu, bertepatan dengan peresmian Hearing Center pertama di Provinsi Papua oleh Gubernur Matius D Fakhiri di RSUD Jayapura.

Fasilitas ini menyediakan layanan lengkap mulai dari pemeriksaan audiometri, layanan THT, hingga pengobatan gangguan pendengaran.

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menyambut baik langkah tersebut.

“Hadirnya Hearing Center pertama di Papua merupakan tonggak penting dalam memastikan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini bukti nyata bahwa pemerintah bersama TNI serius membangun Papua yang lebih sehat dan inklusif,” katanya.

Bambang menambahkan, “Syukur Alhamdulillah, di awal tahun 2026 ini masyarakat Papua sudah dapat menikmati layanan kesehatan pendengaran yang lengkap melalui Hearing Center pertama di Papua yang berada di RSUD Jayapura.”

Dengan hadirnya infrastruktur kesehatan inklusif, TNI berharap masyarakat Papua dapat memperoleh kesempatan setara dalam mengakses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat peran Indonesia Timur dalam pembangunan nasional.