Bupati Harda Kiswaya Tidak Terapkan WFH di Sleman, Pilih WFO Demi Layanan Publik

Ringkasan Berita:

• Bupati Harda Kiswaya memastikan Pemkab Sleman tidak menerapkan WFH Jumat demi menjaga layanan publik tetap optimal
• Mayoritas layanan dinilai butuh kehadiran fisik ASN dan belum siap dijalankan penuh secara daring 
• Meski begitu, Pemkab siap mengikuti aturan pusat jika diwajibkan

TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat, meski telah ada instruksi dari pemerintah pusat.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya tetap bekerja dari kantor (work from office/WFO) demi menjaga kualitas pelayanan publik.

“Kami tetap melayani masyarakat seperti biasa. Kalau WFH diterapkan, pelayanan dikhawatirkan tidak optimal,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Pelayanan Publik Jadi Prioritas

Harda menjelaskan, sebagian besar layanan di lingkungan Pemkab Sleman bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga membutuhkan kehadiran fisik ASN.

Ia khawatir, jika WFH diberlakukan, masyarakat yang membutuhkan layanan cepat justru akan mengalami kendala.

“Kalau ada warga yang butuh pertolongan segera, bisa jadi justru ribet. Maka kami memilih tetap WFO,” katanya.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja WFO-WFH bagi ASN Pemda

Hasil Diskusi Internal ASN

Menurut Harda, keputusan tersebut juga didasarkan pada diskusi dengan jajaran ASN.

Hasilnya, hampir tidak ada layanan yang bisa dijalankan secara penuh melalui skema WFH.

Jika hanya sebagian instansi yang menerapkan WFH, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, hal itu berpotensi menimbulkan kecemburuan di internal pegawai.

Meski demikian, Pemkab Sleman menyatakan siap mengikuti aturan jika pemerintah pusat mewajibkan kebijakan WFH secara penuh.

“Kami tetap menghormati kebijakan pusat. Namun saat ini kami melihat kondisi di lapangan,” ujar Harda.

Terkait tujuan kebijakan WFH untuk efisiensi energi, Harda menegaskan pihaknya tidak akan memangkas anggaran secara sembarangan.

Pemkab Sleman memilih melakukan evaluasi detail terhadap program kegiatan yang berjalan.

“Kami identifikasi kegiatan mana yang bisa ditunda atau tidak perlu dilakukan, bukan langsung memotong anggaran,” jelasnya.

Adapun anjuran penggunaan transportasi umum atau sepeda bagi ASN dinilai belum efektif, mengingat keterbatasan jangkauan dan jarak tempat tinggal pegawai yang bervariasi.