Sejak 2019, 3 Bupati Muara Enim Jadi Tersangka Korupsi di KPK

Ringkasan Berita:

• Edison menjadi bupati ketiga Muara Enim yang tersandung kasus korupsi dan ditetapkan tersangka.
• Sebelumnya, Ahmad Yani dan Juarsah dipenjara setelah terbukti menerima suap proyek pembangunan jalan.
• KPK menduga Edison menerima suap pengadaan pendidikan, menyita uang ratusan juta rupiah.

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG — Edison menambah daftar bupati Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel) yang menjadi tersangka kosupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua bupati sebelumnya, Ahmad Yani dan Juarsah juga menjadi pesakitan di KPK.

Ahmad Yani

Ahmad Yani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2019 terkait kasus suap paket pekerjaan pembangunan jalan di Dinas PUPR Muara Enim Tahun Anggaran 2019. 

Ia terbukti menerima fee proyek bersama Kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR, Elfin Muhtar, dari seorang kontraktor swasta, Robi Okta Fahlefi. 

Akibatnya, Ahmad Yani yang baru menjabat selama satu tahun divonis hukuman penjara.

Juarsah

Juarsah yang awalnya menjabat sebagai Wakil Bupati naik menggantikan posisi Ahmad Yani sebagai Bupati Muara Enim. 

Namun pada tahun 2021, KPK menetapkan Juarsah sebagai tersangka atas pengembangan kasus suap proyek jalan Dinas PUPR Muara Enim anggaran 2019. 

Pada Oktober 2021, Juarsah resmi divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap.

Edison

Terbaru Bupati Edison terjaring OTT KPK. 

KPK resmi menaikkan status penanganan perkara dan menetapkan Bupati Muara Enim, H Edison, beserta sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. 

Keputusan untuk menetapkan status tersangka diambil setelah penyidik KPK melakukan gelar perkara atau ekspose pada Senin (8/6/2026) malam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum.

"Maka berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," ungkap Budi dalam keterangan resminya pada Selasa (9/6/2026).

Budi menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Edison dan para pihak terkait berakar dari dugaan praktik rasuah pada sejumlah proyek pemerintah daerah. 

Secara spesifik, kasus ini menyoroti adanya aliran dana ilegal antara penyelenggara negara dan pihak swasta.