Pilpres 2019

Viral Tulisan Sebut Jokowi Tak Menang Pilpres 2019 meski Raih 51 % Lebih, Ini Pendapat Refly Harun

Sebuah tulisan yang viral di media sosial menyebutkan meski pasangan Jokowi-Maruf meraup suara 51 % lebih di Pilpres tak otomatis menang Pilpres 2019.

Viral Tulisan Sebut Jokowi Tak Menang Pilpres 2019 meski Raih 51 % Lebih, Ini Pendapat Refly Harun
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin didampingi sejumlah pimpinan partai politik pendukung memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Kamis (18/4/2019). Dalam keterangan persnya Jokowi memaparkan mengenai hasil quick count dari 12 lembaga survei yang 100% sudah selesai, pasangan Jokowi-Amin memperoleh 54,55 % suara dan Prabowo-Sandi mendapat 45,5%. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Kalau jumlah pasangannya cuma dua, tidak dibutuhkan syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014," tulis Refly. 

Putusan MK pada 3 Juli 2014

Merujuk pemberitaan Kompas.com pada 3 Juli 2014, MK memutuskan Pemilu 2014 yang saat itu diikuti Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta dipastikan hanya berlangsung satu putaran.

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diputuskan berlangsung hanya satu putaran karena hanya ada dua calon pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Mengabulkan permohonan seluruhnya para pemohon," kata ketua sidang yang juga Ketua MK, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Gedung Mahkamah Konstitusi, KOMPAS.COM/Sandro Gatra
Gedung Mahkamah Konstitusi, KOMPAS.COM/Sandro Gatra (KOMPAS.COM/Sandro Gatra)

Dalam Pasal 159 ayat 1 disebutkan bahwa "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia."

Permohonan uji materi itu diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili oleh Andi M Asrun.

Pemohon menilai ketentuan yang termuat dalam Pasal 159 ayat 1 merupakan bagian dari konstruksi hukum bersama Pasal 6A ayat 3, Pasal 6A ayat 4, dan Pasal 159 ayat 2 UU Pilpres.

Menurut mereka, konstruksi hukum tersebut mengharapkan pasangan lebih dari dua calon sehingga dua yang terbanyak kemudian maju dua putaran.

Ketentuan itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum saat peserta pilpres hanya dua calon.

Hamdan mengatakan, presiden RI adalah presiden yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

Dia menyatakan, saat hanya ada dua pasangan, maka tahap pencalonan calon presiden dianggap telah mewakili semua daerah di Indonesia.

"Artinya, jika ada dua masa pasangan calon yang terpilih adalah pasangan calon suara terbanyak," kata Hamdan.

(Link berita Kompas.com ini dapat anda lihat di tautan ini: MK Putuskan Pilpres 2014 Satu Putaran")

(Tribunnews.com/Daryono)

Penulis: Daryono
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved