Breaking News:

Venna Melinda Perjuangkan Film Indonesia di Jalur Parlemen, Ajukan Lima Poin Revisi Undang-undang

Venna yang menjadi anggota Komisi X DPR RI yang mewadahi film Indonesia, mengatakan, UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, harus direvisi.

Warta Kota/Arie Puji Waluyo
Venna Melinda bertemu dengan insan-insan perfilman di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat perkembangan dan kemajuan Indonesia, aktris sekaligus politikus Venna Melinda (45) berkomitmen untuk undang-undang tentang dunia perfilman Indonesia harus dikuatkan.

Venna yang menjadi anggota Komisi X DPR RI yang juga mewadahi film Indonesia, mengatakan, UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia, harus direvisi total.

"Perfilman adalah salah satu pilar bangsa dalam hal edukasi dan hiburan. Sudah saatnya diberikan tindakan konkret untuk meningkatkan peran artis dan stekholder perfilman, dalam berkontribusi di dunia perfilman," kata Venna Melinda usai menghadiri pertemuan dengan insan-insan perfilman di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pertemuan itu dipimpin oleh pimpinan Komisi X DPR RI Djoko Udiyanto, dan diikuti oleh Ferdiansyah serta Alex Sihar (BPI), Elpris (PFN), Catherine (Cinema XXI), Gerry (AINAKI), beberapa perwakilan dari PARFI 56, seperti Marcella Zalianti, Ray Sahetapi, dan Wanda Hamidah.

Baca: Dulu Rajin Kampanye Anti Narkoba, Roro Fitria Menagis dan Bilang Minta Maaf

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, ia memberikan lima poin, terhadap usulan revisi UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman Indonesia.

"Pertama, saat ini Pemerintah sedang giat membangun infrastruktur, ke depannya wajib dimulai perbaikan infrastruktur perfilman yang bersifat institusi pendidikan, peremajaan teknologi perfilman, dan perbaikan struktur kelembagaan di sektor perfilman," katanya.

"Kedua, menurunkan pajak bagi industri film lokal sebagai bagian dari Nawacita untuk melindungi UMKM, atau rekayasa sistem pemanfaatan pajak di sektor perfilman, yang bisa dialokasikan untuk pendidikan perfilman, maupun kepada lembaga yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sektor perfilman, baik secara akademis dan praktis," katanya.

Menurut Venna, ia mengatakan dalam poin ketiganya, urgensinya penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang merupakan satu kesatuan, yang bersifat turunan dari UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman.

"Karena itu bagian dari Pemerintah mengenai peraturannya, maka kewajiban Pemerintah untuk dimintakan pertanggungjawabannya," katanya.

Halaman
12
Editor: Anita K Wardhani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved