PP Pordasi Siap Jaring Calon Ketua Umum PP Pordasi 2020-2024

PP Pordasi bersiap mencari bakal calon (balon) ketua umumnya untuk periode 2020-2024.

dok pribadi
Tim Penjaringan (ki-ka): KPH. H. Yudanegara, Ph.D (anggota/ketua Pordasi DI Yogyakarta), Alex Asmasoebrata (Ketua tim penjaringan/Ketua Pordasi DKI Jaya), Jupri Mardi (Sekertaris) dan Widodo Edi Sektianto (KONI Pusat) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) bersiap mencari bakal calon (balon) ketua umumnya untuk periode 2020-2024.

Pordasi hampir pasti akan dipimpin oleh figur baru. Sebab, Ketua sebelumnya, Mohammad Chaidir Saddak, sudah menjabat dua periode. Yaitu, 2011-2015 dan 2015-2019. 

Ketua Tim Penjaringan san Penyaringan (TPP) Calon ketua Umum (Caketum) PP Pordasi Masa Bakti 2020-2024, Alex Asmasoebrata menyatakan, adanya TPP dalam pemilihan Caketum baru pertamakali diselenggarakan.

Hal itu dikarenakan adanya keputusan Rakernas Pordasi Tahun 2019 Nomor:03/Rakernas/2019 tanggal 31 Juli tentang hasil sidang Komisi A Bidang Organisasi.

Alex menambahkan, pembukaan pendaftaran terhitung mulai 18 November 2019 sampai 3 Januari 2020. Sedangkan, Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan pada akhir Januari 2020.

Selain itu, untuk balon yang bersedia harus sesuai dengan 13 persyaratan yang tertuang. Diantaranya, mendapatkan dukungan minimal 5 Pengurus Provinsi (Pengprov). Yang mana, surat dukungan ditandatangani oleh Ketua Pengprov.

"Satu Pengprov hanya boleh memberikan dukungan kepada satu calon," umgkapnya ditemui di kawasan Cikkajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Untuk diketahui, sejauh ini terdapat 25 Pengprov yang terdaftar. Hanya saja, hanya 19 yang terdata aktif dalam kepengurusan. Ada hal menarik dalam penjaringan.

Dimana, apabila tidak ada caketum yang mendaftarkan diri, maka Ketum yang telah menjabat dua periode bisa dipilih dan diangkat kembali secara aklamasi.

Alex mengaku kalau hal itu tidak ada dalam AD/ART Pordasi. Aturan tersebut diambil dari aturan KONI Pusat. Akan tetapi, hal itu cukup sulit terealisasi. Sebab, jika ada satu voters yang tidak sepakat maka gugur.

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved