Zainudin Amali Minta Setiap Federasi Perhatikan Atlet dan Wasit yang Terdampak Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia juga berpengaruh pada industri olahraga Indonesia. Pelaku di dalamnya seperti atlet, ofisial, perangkat pertandingan

tribunnews.com/abdul majid
Menpora Zainudin Amali saat melakukan konferensi pers virtual dengan wartawan, Selasa (7/4/2020). Tribunnews/Abdul Majid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 di Indonesia juga berpengaruh pada industri olahraga Indonesia.

Pelaku di dalamnya seperti atlet, ofisial, perangkat pertandingan, manajemen dan lain sebagainya yang bertumpu di sektor ini harus pasrah sejenak.

Apalagi setelah pemerintah memutuskan status darurat Covid-19 hingga 29 Mei, membuat seluruh pertandingan dihentikan.

Sepakbola salah satunya, federasi PSSI mengeluarkan arahan kepada manajemen untuk membayar pemainnnya maksimal 25 persen dari total yang tertera dalam kontrak.

Namun, nyatatanya ada saja klub yang membayar jauh di bawah patokan tersebut, seperti Persita Tangerang yang membayar gaji pemainnya hanya 10 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pun angkat bicara soal ha itu. Ia mengingatkan kepada federasi untuk tetap memperhatikan atlet dan pelaku lainnya.

“Soal Liga yang terhenti, pemerintah tak bisa masuk terlalu jauh karena ada aturan masing-masing dari Federasi. Kami hanya komunikasi dan minta tolong diperhatikan agar kepentingan atlet dan wasit jangan sampai terlalu dikorbankan. Soal ada pengobrnan pasti, secara tertulis untuk PSSI kan sudah sampaikan surat,” kata Menpora dalam konferensi per virtual dengan wartawan, Selasa (7/4/2020).

Lebih lanjut, soal adanya manajemen tim yang membayar atlet di bawah arahan PSSI, Menpora menyerahkan urusan itu kepada PSSI.

Ia yakin, dalam kontrak tersebut juga dituliskan klausul-klausul kategori yang memungkinkan untuk kontrak itu bisa dijalankan secara normal atau ada perubahan.

“Federasi punya tanggung jawab untuk mengawasi itu. Dari PSSI saya kira punya lembaga kalau ada apa-apa bisa dilaporkan ke sana. Kami sebagai pemerintah mengawasi sekaligus mengimbau, di mana batas-batas kita bisa masuk karena itu jadi urusan rumah tangga federasi,” pungkasnya.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved