Menjelang Munas, Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia Ajak Pengurus Daerah Jaga Soliditas Organisasi

Menjelang Munas, Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia Ajak Pengurus Daerah Jaga Soliditas Organisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI) mengimbau seluruh insan kick boxing, khususnya pengurus provinsi (Pengprov) KBI, tetap tenang dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang dan berpotensi menimbulkan kegaduhan menjelang Musyawarah Nasional (Munas).

Ketua Umum PP KBI Ngatino mengatakan, seluruh pihak diharapkan tetap berpegang pada aturan organisasi, terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), dalam merespons dinamika yang terjadi.

Baca juga: Randy Pangalila, Aktor Berjuluk Randpunk Berhasil Kalahkan Juara PON Kkajhe Lewat Duel Kick Boxing

“Narasi yang berkembang di ruang publik tidak seluruhnya berdasarkan fakta, bahkan sebagian disampaikan tanpa konfirmasi kepada PP KBI,” ujar Ngatino dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan dan langkah organisasi selalu diambil melalui mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam AD/ART, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ia menegaskan seluruh keputusan ditujukan untuk kepentingan pengembangan olahraga kick boxing dan para atlet.

Ngatino juga menyoroti munculnya forum yang mengatasnamakan silaturahmi dan mengambil keputusan tanpa melalui mekanisme resmi organisasi.

Ia menilai forum tersebut tidak memiliki legitimasi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam AD/ART KBI, kata dia, keputusan yang sah hanya dapat diambil melalui Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, atau rapat pleno organisasi.

Menjelang Munas, PP KBI memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 1 Desember 2025 yang mengamanatkan pembentukan panitia Munas dan panitia penjaringan bakal calon ketua umum.

Ngatino menegaskan agenda Munas tetap berjalan sesuai rencana, meski informasi yang beredar dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan pengurus daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas organisasi agar tidak berdampak pada atlet, pelatih, wasit, dan ekosistem kick boxing nasional yang telah berkembang hingga dipertandingkan di SEA Games dan Asian Games.

Selain itu, dinamika organisasi di Indonesia juga mendapat perhatian dari Confederation of Asian Kickboxing (AKC) dan World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), terutama setelah persoalan yang sempat terjadi pada SEA Games 2025 di Thailand.

Ngatino menegaskan dirinya tidak kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum, namun berharap seluruh proses organisasi tetap berjalan sesuai aturan demi menjaga prestasi dan perkembangan kick boxing nasional.