PSSI Dibekukan

Ini Alasan PSSI Laporkan Aktivis Save Our Soccer ke Polisi

Oleh karena itu, patut diketahui, sebelum melaporkan, PSSI terlebih dahulu melayangkan somasi kepada saudara Apung

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pintu gerbang masuk ke dalam Kantor PSSI di segel dengan rantai besi oleh Pecinta Sepakbola Indonesia di Senayan, Jakarta, Minggu (19/4/2015). Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI yang isinya memutuskan, pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI, termasuk hasil KLB di Surabaya yang memilih kepengurusan periode 2015-2019. KOMPAS/AGUS SUSANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya hukum berupa pelaporan Apung Widadi, aktivis Save Our Soccer (SOS), ke aparat kepolisian dinilai sebagai upaya memproteksi kepentingan PSSI.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI.

"PSSI menempuh langkah hukum untuk memproteksi kepentingan organisasi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sepak bola," tutur Aristo Pangaribuan, saat dihubungi, Sabtu (9/5/2015).

Aristo Pangaribuan menegaskan, upaya hukum ini merupakan jalan terakhir. Sebelumnya, pihaknya telah melayangkan somasi untuk meminta Apung Widadi datang ke kantor PSSI guna melakukan klarifikasi terhadap pernyataanya.

Pernyataan tersebut terkait status Apung yang menuliskan: "kasihan ya tim u-19, uang hak siar diputar oleh LNM (La Nyalla Mahmud Mattalitti,-red) untuk membiayai persebaya, palsu" pada tanggal 8 Februari 2014 di group Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) di media sosial Facebook.

(Baca juga: La Nyalla: Jangan Pukul Rata Seolah Jaman Saya, PSSI Itu Rusak)

"Oleh karena itu, patut diketahui, sebelum melaporkan, PSSI terlebih dahulu melayangkan somasi kepada saudara Apung pada tanggal 8 Februari 2014. Somasi bertujuan memberikan kesempatan kepada saudara Apung untuk datang ke kantor PSSI guna melakukan klarifikasi terhadap pernyataanya," kata Aristo.

Namun, kesempatan melakukan klarifikasi ternyata tidak dimanfaatkan oleh Apung.

Menurut Aristo, yang bersangkutan dan tim kuasa hukumnya, menanggapi somasi tersebut dengan menggelar konferensi pers dan menyebut "somasi, harga murah institusi korup".

"Kemudian permintaan klarifikasi pernyataan dari PSSI juga tidak ditanggapi. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi PSSI untuk menempuh langkah hukum demi melakukan klarifikasi terhadap fakta yang sebenarnya," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Husein Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved