Persis Solo Sudah Sewajarnya Ditangani Lebih Transparan dan Profesional kata Fritz E Simanjuntak

klub Persis Solo yang sudah mengakar dan identik dengan masyarakat Surakarta sudah sewajarnya ditangani lebih transparan dan profesional.

Persis Solo Sudah Sewajarnya Ditangani Lebih Transparan dan Profesional kata Fritz E Simanjuntak
ist
Fritz E Simanjuntak 

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Di era keterbukaan, pengelolaan klub sepakbola, terlebih seperti klub Persis Solo yang sudah mengakar dan identik dengan masyarakat Surakarta sudah sewajarnya ditangani lebih transparan dan profesional.

Pemilik klub Persis Solo harus punya orientasi hasil jangka panjang, baik dalam segi prestasi dan manajemen klub demi memuaskan shateholder, seperti klub anggota yang berjumlah 26 klub, fans fanatik, sponsor, pemangku wilayah dan pengelola Stadion Manahan, Solo.

Hal itu ditekankan pengamat olahraga, Fritzs Simandjuntak, terkait dengan problem yang dialami Persis Solo, salah satu klub tertua di Indonesia yang lahir pada tahun 1923.

Meski sejak 2015 klub tersebut sudah berbadan hukum dengan nama PT Persis Solo Saestu (PT PSS), dan pada tahun 2016 juga telah menggandeng PT Syahdana Property Nusantara (PT SPN) sebagai investor, namun Persis Solo belum juga bangkit dari keterpurukan prestasi.

Juara perserikatan tujuh kali itu harus puas bermain di Liga 2 dan belum bisa promosi ke Liga 1.

"Di era terbuka seperti sekarang ini, dimana informasi bisa diakses siapa saja serta indikator keberhasilan dalam pengelolaan klub sepakbola bisa diukur dari berbagai faktor, seperti prestasi, kualitas pemain atau pelatih yang dikontrak, serta track record pemilik atau manajemen klub, maka klub sepakbola harus transparasi dalam pengelolaannya,” kata Fritz E Simanjuntak.

“Jika tidak, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan, hilangnya dukungan, dan akhirnya, penolakan atau boikot terhadap klub tersebut," ucapnya.

Problem yang tengah menimpa Persis Solo bermula dari pelepasan 70% saham dari total 90% saham yang dimiliki oleh SHW di PT PSS kepada Vijaya Fitriasa tanpa melalui mekanisme RUPS.

Artinya akuisisi tersebut dinilai tidak sah dan secara cacat hukum sebab dilakukan tanpa melibatkan Her Suprabu sebagai perwakilan dari Masyarakat Solo dan 26 Klub Internal Persis yang memiliki saham di situ.

Terkait dengan proses akuisi yang bermasalah tersebut, belakangan diperoleh info bahwa kepemilikan saham mayoritas atas Persis dipakai oleh Vijaya Fitriasa untuk melegitimasi ambisinya mengincar posisi elit di tubuh PSSI.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Sumber: BolaSport.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved