Kualifikasi Piala Dunia

Agar Tak Ada Dendam, DPR RI Imbau Malaysia Selesaikan Kasus Penganiayaan Suporter Indonesia

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda usai menerima audiensi dengan kelompok suporter Timnas Sepak Bola Indonesia

Agar Tak Ada Dendam, DPR RI Imbau Malaysia Selesaikan Kasus Penganiayaan Suporter Indonesia
Zaenal/Istimewa
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat menerima audiensi perwakilan suporter Timnas Indonesia di Gedung DPR RI.. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta Pemerintah Malaysia mengawal kasus proses hukum pelaku penganiayaan terhadap suporter tim nasional sepak bola Indonesia.

Selain mengawal kasus hukum, pemerintah Malaysia juga harus meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda usai menerima audiensi dengan kelompok suporter Timnas Sepak Bola Indonesia di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Masyarakat Indonesia, kata Huda menunggu dan terus memantau terhadap penyelesaian kasus penganiayaan suporter tersebut.

Sebab, jika masalah ini tidak diusut tuntas maka ke depan bisa berpotensi menjadi dendam.

”Ini tergantung pada penyelesaian kasus penganiayaan ini di Malaysia. Apalagi ini masih ada suporter kita yang ditahan Kepolisian Malaysia. Kita akan tuntut itu supaya secepatnya dibebaskan. Kita akan pantau terus, kita akan lihat itikad baik dari pemerintah Malaysia kalau penanganannya tidak objektif, kita akan tuntut ini diselesaikan dengan baik,” paparnya.

Terkait permintaan maaf, Huda menilai permintaan maaf yang disampaikan Menteri Belia dan Sukan (Menteri Olahraga) Malaysia Syed Saddiq melalui akun Twitter-nya, merupakan cara yang tidak tepat.

”Menyangkut tragedi kekerasan terhadap suporter di Malaysia, tidak tepat kalau permintaan maaf itu disampaikan lewat Twitter. Kita menuntut supaya Pemerintah Malaysia mengajukan permintaan maaf secara terbuka, face to face kepada pemerintah kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi X juga akan menindaklanjuti keinginan para suporter agar ada payung hukum bagi suporter, apakah berupa undang-undang baru atau revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional.

”Kami diminta mengajukan UU baru atau revisi UU. Dari 11 RUU yang kami ajukan, di dalamnya kami akan revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Husein Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved