TAG
ambang batas pencalonan presiden
Berita
Foto (18)
-
Vlogger Cania Cita Sebut Presidential Treshold Membatasi Partisipasi Warga Negara
Syarat 20 persen dalam presidential treshold tersebut dinilai membatasi peluang partai politik mengajukan calon presiden sehingga membuat pilihan.
-
Kritisi Syarat Minimal Usia Jadi Capres, Pengamat: Mengebiri Hak Politik
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengkritisi syarat minimal usia jadi capres dan ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
-
PKS Bicara Upaya Perbaiki Bangsa Lewat Uji Materi Presidential Threshold 20 Persen UU Pemilu
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan uji materi yang diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalona
-
Jalani Sidang Perdana Gugatan Presidential Threshold Besok, PKS Bakal Adakan Nobar di Gedung DPP
Meski sidang dilaksanakan secara online, PKS akan menggelar persidangan dan nonton bareng persidangan tersebut dari Gedung DPP PKS di Jl. Simatupang,
-
Jubir Jelaskan Alasan MK Kukuh Tolak Gugatan Presidential Treshold 20 Persen hingga Pemilu Serentak
Mahkamah Konstitusi (MK) bersikukuh tetap memutuskan untuk mempertahankan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
-
Yusril Ihza Mahendra: Mahkamah Konstitusi Berubah Jadi The Guardian of Oligarchy
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah berubah menjadi the guardian of oligarchy.
-
Gerindra Tak Ingin Ikuti Jejak PKS Mengajukan Judicial Review ke MK terkait Presidential Treshold
Gerindra enggan mengikuti langkah PKS yang mengajukan Judicial Review ke MK mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden.
-
MK Ungkap Alasan Tolak Gugatan Yusril dan La Nyalla soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
MK ungkap alasan pihaknya menolak gugatan terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Singgung Legal Standing, Rocky Gerung Pertanyakan MK Kerap Tolak Gugatan Presidential Treshold
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aturan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.
-
PKS Sepakat Ajukan Uji Materi UU Presidential Threshold 20 Persen ke Mahkamah Konstitusi
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, partainya akan mengajukan uji materi ambang abats presiden 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
MK Tolak Permohonan Gugatan Partai Ummat Terkait Presidential Threshold 20% pada Pemilu
(MK) memutuskan tidak dapat menerima alias menolak gugatan permohonan yang dilayangkan Partai Ummat terkait pengujian Pasal 222 UU No 7 tahun 2017
-
Tak Bisa Perseorangan, MK: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tak menerima gugatan presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Gugatan 27 WNI Terhadap UU Pemilu, Pemohon Lengkapi Argumen dari Para Ahli Luar Negeri
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-
Pemohon Perkuat Alasan Hukum Soal Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden di MK
Gugatan ini diajukan oleh dua anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Fachrul Razi, dengan memberikan kuasa kepada Refly Harun.
-
Pakar Hukum Nilai Permohonan Uji Materi Presidential Threshold Nol Persen Mudah Dipatahkan MK
Margarito Kamis menyampaikan komentarnya tentang polemik ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT)
-
Partai Buruh Desak Presidential Threshold 0 Persen, Said Iqbal: Membahayakan Kalau Tetap 20 Persen
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, oligarki dan demokrasi yang tidak sehat itu adalah presidential threshold atau ambang batas pencalonan.
-
Presidential Threshold Digugat ke MK, Ketua DPR Puan: UU Pemilu Sudah Final, Tak Ada Revisi
Puan mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
-
Ketum PKB Usul Presidential Threshold Diturunkan 5 hingga 10 Persen
Gus Muhaimin mengusulkan agar PT bisa diturunkan pada kisaran angka 5 sampai 10 persen saja.
-
Masinton Pasaribu: Ketua KPK Firli Bahuri Offside karena Bicara Presidential Threshold
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, pernyataan itu sudah keluar dari tugas, pokok, dan fungsi Firli sebagai pimpinan KPK.
-
Aturan PT Dianggap Rusak Tatanan Demokrasi dan Hanya Untungkan Oligarki
aturan PT memberikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan agar bisnis jahatnya bisa berlanjut.
