TAG
Fraksi PKS
Pengakuan Suci Selingkuh dengan Oknum Politisi PKS hingga Punya Anak
Dari hubungannya itu, sudah membuahkan satu orang anak perempuan yang masih berusia 8 bulan.
Berita
-
Fraksi PKS Tolak Kebijakan PMN untuk Jiwasraya via BPUI Sebesar Rp 20 Triliun
Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan perusahaan
-
Ketua Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu Penting Untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi
Fraksi PKS juga ingin agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022 dan 2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemi oleh pejabat defenitif.
-
Ketua Fraksi PKS DPR Dukung Normalisasi Jadwal Pilkada Pada 2022 dan 2023
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023
-
PKS Minta PLN Berhati-hati Susun Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 Hasil Revisi
PLN diminta cermat, akurat dan berhati-hati dalam menyusun revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030.
-
Fraksi PKS Keberatan RUU BPIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi RUU BPIP ini dibahas ditengah pandemi Covid.
-
Anggota Dewan Fraksi PKS Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Alam
Kebijakan Fraksi PKS DPR memotong gaji ini menurut Jazuli akan diikuti seluruh anggota Fraksi PKS di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
-
Pemerintah Diminta Beri Perhatian dan Insentif Lebih Baik Untuk Tenaga Kesehatan yang Tangani Corona
Sukamta menyatakan prihatin terkait adanya lonjakan jumlah pasien positif yang hadirkan rekor baru setiap harinya.
-
PKS: Target Lifting Minyak 1 Juta BPH Tahun 2030 Tak Realistis
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Pemerintah menghitung ulang rencana realisasi target lifting minyak 1 juta barel per hari di 2030.
-
PKS: Jangan Gunakan Pendekatan Kekuasaan untuk Sukseskan Vaksinasi Covid-19
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan pejabat pemerintah yang mengancam masyarakat yang menolak vaksinasi Covdid-19.
-
Vaksinasi Dimulai, Fraksi PKS: Jadi Momentum Perbaikan Penanganan Pandemi
Program vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan pada hari ini dengan rencana penyuntikan perdana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Fraksi PKS Minta Pemerintah Lanjutkan Stimulus Listrik Hingga Akhir Tahun 2021
Bagi pelanggan rumah tangga, stimulus tersebut telah diberikan sejak April 2020 serta pelanggan bisnis dan industri kecil sejak Mei 2020
-
Gelar Doa Bersama, PKS Bermunajat Perubahan di 2021
Perubahan yang kedua, lanjut Habib Salim, adalah perubahan yang muncul dari hati yang paling dalam.
-
Fraksi PKS: Rakyat Berhak Dapatkan Vaksin Covid-19 Gratis
Kurniasih Mufidayati memberikan catatan soal simpang siur pengadaan vaksin Sinovac dari Tiongkok dan rencana vaksinasi Covid-19.
-
Pemerintah Diminta Cegah Praktik Pemburu Rente Dalam Pengadaan Vaksin Covid-19
Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman minta pemerintah harus dapat mencegah terjadinya praktik pemburu rente dalam penyediaan vaksin Covid-19.
-
Pemerintah Diminta Tak Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan 2021
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan 2021.
-
Soal Hak Pilih Pasien Covid-19 di Pilkada Serentak 2020, Mardani Ali Sera Singgung Keselamatan KPPS
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera angkat bicara soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
-
PKS: RUU Ketahanan Keluarga Mendukung Kemajuan Bangsa
Sejumlah pertimbangan penting yang menjadi landasan bagi Fraksi PKS untuk mendukung RUU Ketahanan Keluarga.
-
Fraksi PKS DPR RI Tolak Penghapusan Premium
Fraksi PKS DPR RI kembali menegaskan menolak rencana Pemerintah menghapus BBM jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura
-
Soal Kepulangan Habib Rizieq, PKS: Beliau Berhak Kembali ke Indonesia
Jazuli Juwaini meminta, rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif.
-
Masih Ada Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, PKS : Barang Cacat Kok untuk Rakyat ?
Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan temuan tersebut semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.
