TAG
Imparsial
Berita
Foto (3)
-
Imparsial Minta Komisi I DPR RI Kaji Ulang Pembentukan Koopsus TNI
"Peran institusi pengawasan seperti DPR misalnya Komisi Iuntuk mendorong agar pembentukan Koopsus ini direview," katanya
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hapus Satu Pasal dalam Draf Revisi UU TNI
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pemerintah menghapus pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004.
-
Imparsial Minta Penjelasan TNI Soal Bedanya Koopsus dengan Pasukan Elit TNI Lainnya
Penjelasan lain yang diperlulan adalah mengenai beda kewenangan, tugas, dan fungsi Koopsus TNI dengan pasukan elit TNI lainnya
-
Imparsial: Aksi 22 Mei Suatu Upaya yang Gagal Karena Membaca Kondisi Objektif Tidak Utuh
Direktur The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) Al Araf menilai gerakan massa pada 22 Mei merupakan gerakan makar yang gagal.
-
Imparsial: TNI Harus Perkuat Pertahanan Siber, Bukan Masuk ke Lembaga Sipil
Banyaknya perwira menengah aktif dan perwira tinggi aktif yang tidak memiliki jabatan struktural di TNI menjadi sorotan.
-
Imparsial Sodorkan 8 Solusi Atasi Masalah Banyaknya Perwira TNI yang Tidak Punya Jabatan Struktural
Direktur Imparsial Al Araf menyarankan delapan hal yang harus dilakukan TNI untuk memecahkan masalah kelebihan perwira
-
Kasus Pengrusakan Polsek Ciracas, DPR dan Pemerintah Didorong Rampungkan Revisi UU Peradilan Militer
"Namun hingga hari ini belum ada lagi inisiatif kembali dari pemerintah dan DPR untuk melakukan amendemen," tuturnya
-
Imparsial Sebut Negara Masih Punya Utang Kepada Para Pejuang Reformasi
Direktur Imparsial Al-Araf menegaskan bahwa kebebasan dalam demokrasi tak lepas dari para pejuang yang meruntuhkan rezim Orde Baru.
-
Catatan Imparsial Soal Kontrol Ketat Rezim Orde Baru Terhadap Islam dan Kehidupan Politik
Catatan Imparsial Soal Kontrol Ketat Rezim Orba Terhadap Islam dan Kehidupan Politik
-
Hari HAM Sedunia, Imparsial Sebut Kerinduan terhadap Orde Baru Sikap Ahistoris dan Tidak Tepat
Direktur Imparsial, Al-Araf menilai kerinduan terhadap rezim Orde Baru yang otoriter sungguh ahistoris dan tidak tepat.
-
Komnas HAM Temukan Adanya Kekerasan Seksual Dalam Kasus Rumoh Geudong di Aceh
"Kami sudah periksa 65 saksi. Kami perkirakan jumlah korbannya itu lebih dari jumlah saksi itu,”
-
Komnas HAM Desak Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus Rumoh Geudong Aceh
Komnas HAM dan sejumlah elemen organisasi kemanusiaan mendesak pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat, kasus Rumah Geudong di Aceh.
-
Istri Munir Kirimkan Surat Terbuka Untuk Jokowi
"Kami sampaikan langsung ke pihak Istana dan diupayakan diterima langsung sebagai bentuk peringatan kami,"
-
Komnas HAM: Indonesia Tidak Punya Mekanisme Mengadili Pelaku Kejahatan Perang
Anam mengatakan adanya prosedur standar tersebut, dapat mengeliminir potensi penyiksaan dari pelaku kejahatan perang
-
Soal UU Terorisme, Benturan Dua Peraturan Akan Membingungkan Presiden
Undang-Undang antiterorisme sedang digodok Panitia Khusus dari Komisi I dan Komisi III DPR RI.
-
Ini Penyebab RUU Anti Terorisme Lama Dibahas di DPR
Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak satu suara mengenai TNI di dalam pemberantasan teroris.
-
Anggota TNI-Polri Dalam Politik Praktis, Direktur Imparsial Lihat Celah Hukum
Direktur Imparsial, Al Araf, melihat celah dalam produk hukum Indonesia mengenai keterlibatan anggota TNI - Polri aktif dalam pemilihan umum.
-
Partisipasi Anggota TNI-Polri di Pilkada Adalah Pelanggaran
Anggota TNI berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2002, dilarang untuk terlibat aktivitas politik praktis.
-
Sejumlah Pekerjaan Besar Menanti Panglima Baru TNI Pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo
"Oleh karenanya, tugas Panglima TNI yang baru harus tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang terpilih secara demokratis," ujat Al Araf.
