TAG
Jusuf Kalla
Jusuf Kalla
Berita
Foto (369)
-
Pakar: JK atau Hassan Wirayuda Cocok Backdoor Diplomacy Redakan Situasi Myanmar
Dia mengatakan tokoh tersebut bisa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atau mantan Menlu Hassan Wirayuda.
-
Bantah Vaksinasi Mandiri Tidak Adil, Jusuf Kalla: Jangan Anggap Orang Berada Itu Musuh
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendukung rencana pemerintah untuk membuka program vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
-
Dukungan Bukalapak pada DMI dalam Akselerasi Gerakan Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid
Rachmat menyatakan pihaknya akan mendukung program DMI yaitu mengakselerasi Memakmurkan Dimakmurkan Masjid.
-
Pertanyaannya Dianggap Provokasi, JK Minta Pemerintah Jangan Terlalu Baper
JK memastikan, pertanyaan tersebut murni bertanya dan sekadar mengoptimalkan fungsi check and balance di negara demokrasi
-
Jusuf Kalla: Buzzer Berdampak Negatif Bagi Demokrasi Indonesia
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
-
BPIP: Kritikan Sekarang Lebih Kepada Benci Serta Tidak Berdasarkan Fakta dan Data
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menanggapi terkait ruang demokrasi yang terjadi saat ini.
-
Pertanyaannya Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan Dianggap Provokasi, JK: Saya Bertanya dengan Tulus
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan terkait pertanyaannya soal cara mengkritik tanpa dipolisikan.
-
Pertanyaan Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan Dianggap Provokasi, JK: Saya Bertanya dengan Tulus
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan terkait pertanyaannya soal cara mengkritik tanpa dipolisikan.
-
JK Tanggapi Jawaban Istana soal Cara Kritik Pemerintah dengan UU ITE: Kasih Rambu yang Lebih Ringkas
Mantan Wapres RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) minta pemerintah memberikan rambu yang lebih ringkas soal cara kritik pemerintah, dibanding melalui UU ITE.
-
PPP Setuju Gagasan Revisi UU ITE: Ini Sekaligus Jawab Pertanyaan Pak JK
dalam UU tersebut masih terdapat pasal karet yang banyak disalahgunakan untuk saling melaporkan, meski telah direvisi terbatas periode lalu.
-
Jokowi: Kalau UU ITE Tidak Beri Rasa Keadilan Saya Minta DPR Revisi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya masyarakat yang saling melaporkan ke polisi dalam beberapa waktu belakangan ini.
-
JK: Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Menurut JK Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran, dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional.
-
Ikut Bersuara, Jusuf Kalla Sebut Din Syamsuddin Seorang Akademisi dan Tidak Melanggar Etika ASN
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat suara soal tudingan radikal pada Din Syamsuddin: Seorang Akademisi dan Tidak Melanggar Etika ASN.
-
Jubir JK: Kalau Bertanya Saja Membuat Gerah Bagaimana Kalau Dikritik
Juru Bicara Jusuf Kalla (JK) Husein Abdullah minta pernyataan JK soal cara mengkritik pemerintah agar tidak ditangkap polisi tidak perlu dibuat gerah
-
Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Kritik Terhadap Pemerintah
Mahfud menilai pernyataan JK tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan mereka yang saat ini mengkritik pemerintah takut dipanggil oleh polisi.
-
Mahfud MD: Sejak Pak JK Jadi Wapres Sudah Banyak Kritik Berseliweran dan Pemerintah Dilema Menindak
Mahfud MD menjawab sindiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil Polisi.
-
Yusril Komentari Pernyataan JK: Demokrasi Seperti Apa yang Ingin Dijalankan?
Menurut Yusril, bisa saja yang terjadi sebaliknya bahwa apabila demokrasi dijalankan justru negara yang akan runtuh.
-
KSP: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Diproses Hukum Bila Kritik Pemerintah
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik.
-
JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer
Roy Suryo nilai cara mengkritik presiden tanpa dipanggil polisi yakni dengan memenjarakan para buzzer agar tidak liar.
-
Respons Pernyataan JK, Jubir Presiden Beberkan Sejumlah Pasal
Dalam menyampaikan kritik pada Pemerintah, Fadjroel mengatakan bahwa masyarakat perlu mempelajari secara seksama sejumlah peraturan.
