TAG
Kemendagri
Berita
Foto (8)
-
Jalankan Arahan Jokowi, Kemendagri Dorong Wujudkan Reformasi Birokrasi Bersih Melayani
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.
-
Beri Kemudahan Urus Dokumen Kependudukan, Kemendagri Buka Layanan Adminduk WNI di Tokyo dan Hokaido
Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri membuka pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Tokyo dan Hokaido.
-
Kemendagri: Kita Tidak Punya Alat untuk Awasi Aktivitas ASN di Media Sosial
Bahtiar mengatakan kepala daerah maupun pejabat pemerintahan tidak punya alat untuk mengawasi aktivitas sosial media para stafnya.
-
Anggota DPRD Kota Bekasi Berencana Kunjungan Kerja ke Turki, UEA, dan Australia
DPRD Kota Bekasi berencana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke sejumlah negara tahun 2022.
-
Situs Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Makassar Diretas
Situs Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Makassar diretas, Minggu (25/9/2022).
-
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Bantah Jadi Calon Terkuat PJ Gubernur DKI Jakarta
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyerahkan sepenuhnya pemilihan Penjabat Gubernur DKI kepada mekanisme yang berlaku.
-
Apkasi Perjuangkan Nasib Tenaga Non-ASN di Pemerintah Daerah
Apkasi mengambil inisiatif dengan menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian PANRB bersama-sama dengan sejumlah kementerian.
-
Pimpinan Komisi II DPR Minta Mendagri Cabut Surat Edaran Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi ASN
Saan Mustopa meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencabut Surat Edaran (SE) yang mengizinkan Pj Kepala Daerah mutasi ASN.
-
Tito Karnavian Jelaskan Surat Edaran Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai
Tito Karnavian menjelaskan Surat Edaran (SE) yang mengizinkan penjabat (Pj) baik gubernur maupun wali kota/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi.
-
Kemendagri Minta Pemda Tak Ragu Gunakan Belanja Tidak Terduga Untuk Kendalikan Dampak Inflasi
Kemendagri meminta pemerintah daerah jangan ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam pengendalian dan penanganan dampak inflasi.
-
Kemendagri Bantah SE Baru Mendagri Soal Pj, Plt, Pjs Kepala Daerah Bisa Pecat Atau Mutasi PNS
Kemendagri membantah anggapan bahwa edaran tersebut memberikan izin kepada penjabat sementara untuk bisa memutasi PNS.
-
Pengamat Setuju Kemendagri Izinkan Penjabat Kepala Daerah Bisa Mutasi Pegawai atau Pejabat
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan kebijakan ini akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
-
Kemendagri: Rumah Pj Gubernur dan PJ Sekda Papua Pegunungan Gunakan Sistem Sewa
Ketua kelompok 2 Pokja III Satgas DOB Provinsi Papua Pegunungan, rumah Pj Gubernur dan PJ Sekda Papua Pegunungan gunakan sistem sewa.
-
KPK Dakwa Eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Rp1,5 Miliar agar Dana PEN Kolaka Timur Cair
Tujuan pemberian suap itu adalah agar Ardian memberikan pertimbangan atas permohonan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah
-
KPK Ungkap Biaya Jadi Kepala Daerah: Dari Rp 30 Miliar hingga Rp 150 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya untuk menjadi kepala daerah mulai dari Rp 30 miliar hingga Rp 150 miliar.
-
Kemendagri Inventarisasi dan Validasi Data ASN untuk Provinsi Papua Tengah
Pokja II Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus melakukan inventarisasi dan validasi data ASN
-
Ketua DPRD DKI Resmi Serahkan 3 Nama Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi resmi menyerahkan rekomendasi 3 nama pilihan parlemen ibu kota untuk menjadi PJ Gubernur ke Kemendagri
-
Pekan Depan DPRD DKI Gelar Rapat Pimpinan Bahas 3 Calon Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan
DPRD DKI mulai menggondok sejumlah nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.
-
Pelaku UMKM Perlu Ubah Mindset agar Kompetitif di Pasar Global
Penguatan UMKM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda).
-
Kemendagri Terjunkan Tim Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan
Satgas tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan kerja tahap pertama dari tanggal 5 hingga 10 September 2022.
