Pendidikan GOTAG
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Berita
Foto (46)
-
Rakornas Kepala Daerah di Sentul Dihadiri Presiden dan 4.551 Undangan
Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul bakal dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri ribuan undangan.
-
VIDEO Jelang Pemilu 2024, Dukcapil akan Blokir Data NIK Ganda
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.
-
Tito Karnavian Minta Pejabat Pemprov Sultra dan Pemkot Parepare Turun ke Lapangan Atasi Inflasi
Tito Karnavian ajak semua pihak termasuk pemda memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru
-
Polemik Penjabat Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota di Maluku Utara
Dimana pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk orang di luar dari yang di rekomendasikan Gubernur Maluku Utara.
-
Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia Dikukuhkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengukuhkan pengurus Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia
-
Dukcapil Terbitkan 133 Akta Kematian dan 531 Dokumen Kependudukan Korban Gempa Cianjur
Pimpinan tim Indersan mengatakan tim mendirikan Posko Satgas Dukcapil di Cugenang berkolaborasi dan didukung oleh Posko Tim Kopassus TNI AD
-
Pemerintah Rilis Aturan Nobar Piala Dunia 2022, Ini Syaratnya
Pemerintah perpanjang PPKM di Jawa dan Bali. Ada aturan terkait nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2022. Simak syaratnya di artikel ini.
-
Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Buat Anggaran Pembiayaan Energi Terbarukan dalam RAPBD 2023
Penganggaran energi terbarukan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing sehingga tidak memberatkan APBD.
-
SKDN Kemendagri Tawarkan 26.000 Inovasi Agar dapat Diadopsi Pemerintah Daerah
Tiap daerah memiliki peluang yang besar untuk menerapkan inovasi atau berbagai upaya laian yang dapat membantu percepatan pencapaian kesejahteraan
-
Indo Smart City Dorong Penerapan Smart City Capai Tahap Mature
Kendati seluruh kota telah menyandang label smart city, Indonesia masih in struggle alias berjuang mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.
-
Hasil Survei Terbaru Mengenai Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan
Pj Gubernur DKI ini akan menggantikan Anies Baswedan setelah masa jabatannya selesai bulan depan.
-
Kemendagri: Reformasi Birokrasi Jadi Kebutuhan dan Tanggung Jawab SKPD Tingkatkan Pelayanan
Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.
-
Jalankan Arahan Jokowi, Kemendagri Dorong Wujudkan Reformasi Birokrasi Bersih Melayani
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.
-
Genjot Realisasi APBD, Kemendagri Turunkan Tim Gabungan ke Maluku Utara
Kemendagri menurunkan tim ke Maluku Utara untuk menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Terjunkan Tim Monev untuk Asistensi ke Sejumlah Wilayah
Kemendagri mendatangi dua wilayah di Sumatera Barat, yakni Kota Bukittinggi dan Pariaman.
-
Mahfud MD Bicara Wacana Polri di Bawah Kemendagri
Mahfud MD menjelaskan soal itu terkait persoalan yang mengemuka saat ini soal kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
-
Kunjungi Kalimantan Barat, Kemendagri Dorong Penyerapan Realisasi Anggaran
Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di wilayah itu.
-
Kemendagri: Jangan Ragu Lelang Dini untuk Percepat Realisasi APBD
Kemendagri segera mempercepat lelang dini pengadaan dini atas barang dan jasa yang dapat dimulai sejak penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA).
-
Wamendagri Usul Resmikan Tiga DOB Bersamaan dengan Pelantikan Penjabat di Papua
(Kemendagri) berencana melantik Penjabat (Pj) kepala daerah terkait tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua berbarengan dengan peresmian tiga provinsi
-
Ombudsman RI Temukan Ada Dugaan Maladministrasi Dalam Penunjukan Pj Kepala Daerah
Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penunjukan kepala daerah setara Gubernur, Bupati dan Walikota oleh pemerintah melalui Kemendagri
