TAG
Komisi I DPR
Berita
Foto (11)
-
Politikus PDIP: Kenapa Tunggu WHO, Pemerintah Harus Proaktif Terbitkan Travel Warning
pemerintah tidak perlu menunggu rekomendasi WHO, ketika penyebarannya sudah semakin memprihatinkan itu.
-
Legislator Partai NasDem: Pemerintah Perlu Terbitkan Travel Warning ke Wuhan
Willy juga mengapresiasi kesiapsiagaan Kementerian Kesehatan dan Imigrasi untuk mengantisipasi penyebaran corona ke dalam negeri.
-
Legislator PKS: Pemerintah Indonesia Tak Boleh Dipermainkan Kelompok Abu Sayyaf
Kharis mengatakan pemerintah Indonesia tak boleh dipermainkan Abu Sayyaf yang sudah berulang kali menyandera Warga Negara Indonesia (WNI).
-
Usai RDP dengan Dewas TVRI, Komisi I DPR akan Minta Keterangan Helmy Yahya
"Insya Allah nanti, kita akan minta keterangannya (Helmy Yahya)," kata Kharis usai rapat dengar pendapat
-
Dewas TVRI sebut Liga Inggris Bisa Picu Gagal Bayar seperti Kasus Jiwasraya
"Sebentar saya potong. Program apa yang berbiaya besar karena kami tidak tahu?" tanya Kharis
-
Menhan Prabowo Hadiri Raker Komisi I DPR, Bahas Persoalan Natuna
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Senin (20/1/2020).
-
Anggota Komisi I DPR Pastikan Helmi Yahya Dicopot dari Dirut TVRI
"Nanti dilihat apakah prosedurnya sudah dijalani semua atau tidak. Kan ini keputusan (pencopotan Helmi) sudah diambil," kata dia.
-
Komisi I DPR Tinjau Perairan Natuna, Dukung Kesigapan TNI-Bakamla
Meutya mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan.
-
DPR: Indonesia harus Lawan Arogansi China Soal Klaim Wilayah Natuna
Untuk itu imbuh dia, Pemerintah China harus menghormati kesepakatan yang sudah ditetapkan PBB
-
BAKTI Diingatkan soal Pengelolaan Anggaran Terkait Pembangunan Infrastruktur TI
“Kami mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky
-
Gagal Bangun Backhaul, Komisi I DPR Minta BAKTI Dievaluasi
Di proyek Palapa Ring, pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh BAKTI baru sebatas backbone alias jaringan transmisinya saja.
-
Nurul Arifin: Omnibus Law Jadi Solusi Atasi Problem Ekonomi
“Omnibus law bertujuan menyederhanakan regulasi agar tidak menghambat laju pembangunan,” ujar Nurul Arifin
-
Meutya Hafid di PBB: Indonesia Ajak Dunia Berbagi Beban dan Tanggung Jawab Masalah Pengungsi
Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, mewakili Indonesia menghadiri Global Refugee Forum 2019 di Jenewa Swiss 17-18 Desember 2019.
-
Meutya Hafid: Keterwakilan Perempuan Penting Bagi Ketahanan Demokrasi
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menekankan pentingnya peran perempuan di era demokrasi ini.
-
Komisi I DPR Sebut Kehadiran 5 Pejabat Negara di Papua Jelang HUT OPM untuk Buktikan Kondisi Aman
“Karena ini juga momen yang hendak digunakan asing untuk mendelegitimasi keabsahan pemerintah di Papua,” katanya
-
Komisi I DPR F-PKS Ragukan Pernyataan Mantan Menhan Soal 3 Persen Prajurit TNI Terpapar Radikalisme
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta justru meragukan informasi yang diterima oleh Ryamizard tersebut
-
Kata Anggota Komisi I DPR soal Alutsista: Anak Negeri Bisa Produksi Rudal Standar NATO
Menurut Sukamta, kemampuan anak-anak dalam negeri dinilai sudah cukup bagus dalam memproduksi alutsista
-
Soal Celana Cingkrang, Politikus PKS: Kode Etik ASN Itu Sudah Ketat Sekali
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan sebenarnya kode etik ASN sudahlah sangat ketat
-
5 Jam Rapat dengan Komisi I, Menlu Paparkan Program Prioritas Hingga Isu Pencekalan Habib Rizieq
Effendi Simbolon mempertanyakan isu pencekalan yang menimpa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
-
Effendi Simbolon Tanya soal Pencekalan Rizieq Shihab kepada Menlu Saat Rapat di Komisi I DPR
Komisi I DPR RI, Selasa (12/11/2019) siang, menggelar rapat perdana bersama Kementerian Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
