TAG
Komisi I DPR
Soal Celana Cingkrang, Politikus PKS: Kode Etik ASN Itu Sudah Ketat Sekali
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan sebenarnya kode etik ASN sudahlah sangat ketat
Berita
Foto (11)
-
Tolak Pulangkan 689 Eks ISIS, Komisi I: Keputusan Pemerintah Tak Langgar UU
Keputusan pemerintah tidak memulangkan 689 eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS sudah sesuai dengan konstitusi.
-
Politikus PDIP: Mari Kita Dukung Pemerintah Lakukan Observasi 14 Hari di Natuna
Bahkan, pemerintah dinilai mempersiapkan dengan baik tempat karantina bagi WNI. Yakni sesuai dengan standar WHO terkait protokol observasi
-
Legislator Partai NasDem Dukung Langkah Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan
Ia berharap proses evakuasi WNI berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kepanikan saat mereka kembali ke Tanah Air
-
Komisi I DPR Minta BPK Audit Kinerja TVRI
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.
-
Meutya Hafid: DPR Setuju TNI Kirim Pasukan Atasi Kebakaran di Australia
DPR juga mendesak pemerintah untuk pemenuhan realisasi anggaran kontijensi TNI dalam misi kemanusiaan tersebut.
-
Kesungguhan Helmy Yahya Genjot Rating TVRI Hingga Dapat Kepercayaan BWF dan Siarkan Liga Inggris
Mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, Helmy Yahya mengatakan ada empat program televisi yang dirindukan masyarakat Indonesia.
-
Helmy Yahya: Tidak Benar Program TVRI Didominasi Program Asing
Helmy Yahya membantah kabar yang menyebut bahwa program yang ditayangkan TVRI didominasi program asing.
-
Helmy Yahya: WA Saya Diblok Anggota Dewas TVRI
Helmy Yahya menilai pemecatan dirinya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dijalankan secara cacat administrasi.
-
Cerita Helmy Yahya Sebenarnya Ogah Jadi Dirut TVRI
Helmy Yahya mengaku sebenarnya enggan menjadi pucuk pimpinan di televisi milik negara.
-
Politikus PDIP: Kenapa Tunggu WHO, Pemerintah Harus Proaktif Terbitkan Travel Warning
pemerintah tidak perlu menunggu rekomendasi WHO, ketika penyebarannya sudah semakin memprihatinkan itu.
-
Legislator Partai NasDem: Pemerintah Perlu Terbitkan Travel Warning ke Wuhan
Willy juga mengapresiasi kesiapsiagaan Kementerian Kesehatan dan Imigrasi untuk mengantisipasi penyebaran corona ke dalam negeri.
-
Legislator PKS: Pemerintah Indonesia Tak Boleh Dipermainkan Kelompok Abu Sayyaf
Kharis mengatakan pemerintah Indonesia tak boleh dipermainkan Abu Sayyaf yang sudah berulang kali menyandera Warga Negara Indonesia (WNI).
-
Usai RDP dengan Dewas TVRI, Komisi I DPR akan Minta Keterangan Helmy Yahya
"Insya Allah nanti, kita akan minta keterangannya (Helmy Yahya)," kata Kharis usai rapat dengar pendapat
-
Dewas TVRI sebut Liga Inggris Bisa Picu Gagal Bayar seperti Kasus Jiwasraya
"Sebentar saya potong. Program apa yang berbiaya besar karena kami tidak tahu?" tanya Kharis
-
Menhan Prabowo Hadiri Raker Komisi I DPR, Bahas Persoalan Natuna
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Senin (20/1/2020).
-
Anggota Komisi I DPR Pastikan Helmi Yahya Dicopot dari Dirut TVRI
"Nanti dilihat apakah prosedurnya sudah dijalani semua atau tidak. Kan ini keputusan (pencopotan Helmi) sudah diambil," kata dia.
-
Komisi I DPR Tinjau Perairan Natuna, Dukung Kesigapan TNI-Bakamla
Meutya mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan.
-
DPR: Indonesia harus Lawan Arogansi China Soal Klaim Wilayah Natuna
Untuk itu imbuh dia, Pemerintah China harus menghormati kesepakatan yang sudah ditetapkan PBB
-
BAKTI Diingatkan soal Pengelolaan Anggaran Terkait Pembangunan Infrastruktur TI
“Kami mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Riefky
-
Gagal Bangun Backhaul, Komisi I DPR Minta BAKTI Dievaluasi
Di proyek Palapa Ring, pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh BAKTI baru sebatas backbone alias jaringan transmisinya saja.
