TAG
Komisi I DPR
Soal Celana Cingkrang, Politikus PKS: Kode Etik ASN Itu Sudah Ketat Sekali
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan sebenarnya kode etik ASN sudahlah sangat ketat
Berita
Foto (11)
-
Anggota DPR: Kritik Pemerintah Boleh Asal Tidak Dilandasi Rasa Benci
Namun kritik terhadap siapapun, termasuk pemerintah, jangan sampai menyimpang dari koridor hukum dan tidak berdasarkan rasa kebencian.
-
Sepanjang 2020, 692 ABK Alami Permasalahan di Kapal China
sepanjang 2020 sebanyak 692 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia mengalami permasalahan, terutama permasalahan di kapal berbendera China.
-
Menlu Retno Sebut Indonesia Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Gratis hingga 20% dari Covax
Upaya pengadaan vaksin Covid-19 melalui jalur multilateral terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
-
Raker dengan Menlu, Teuku Riefky Umumkan Tak Akan Lagi Jadi Pimpinan Komisi I DPR
Komisi I DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Selasa (26/1/2021).
-
Anggota Komisi I DPR Desak Pelaku Korupsi Asabri Dihukum Seberat-beratnya
Apalagi, kata Hasanuddin, kasus ini menyangkut korupsi uang pensiunan yang dikumpulkan sejak anggota TNI/Polri bertugas.
-
Komisi I DPR Minta Kedubes Jerman Berkoordinasi Ke Kemenlu Sebelum Bertindak di Wilayah Indonesia
Komisi I DPR meminta Kedutaan Besar Jerman untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI sebelum melakukan
-
Rizieq Shihab Tiba di Indonesia Besok, Komisi I DPR: Silakan Saja Pulang Kalau Memang Sudah Bisa
Komisi I DPR RI menilai tidak perlu ada keramaian berlebihan soal kepulangan Habib Rizieq.
-
DPR Ingatkan Prabowo Jalankan Program dan Anggaran Tepat Sasaran
Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 selama setahun menjabat.
-
Politikus Muda PAN Siap Temui dan Dengarkan Aspirasi Kaum Milenial Terkait UU Cipta Kerja
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Putri Nahlia mengatakan pihaknya sangat terbuka kepada para mahasiswa dan kaum milenial
-
Komisi I DPR Menyayangkan Adanya Penolakan Menhan Prabowo ke Amerika Serikat
sikap penolakan sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Prabowo untuk ke Amerika, adalah tidak tepat.
-
Komisi I DPR dan Pemerintah Setujui RUU Terkait Kerjasama RI dan Swedia Bidang Pertahanan
Komisi I dan pemerintah membahas 24 daftar inventaris masalah (DIM), serta pandangan mini fraksi.
-
Rapat dengan Komisi I, Menlu Sebut Sudah Pulangkan 151.386 WNI Sejak Januari
Kemenlu sudah memulangkan 151.386 WNI dari Januari- 21 September 2020, pemulangan WNI Jamaah Tabligh dari India yang paling complicated.
-
Komisi I: Tim Rajawali Itu Bukan Pasukan Khusus BIN
"BIN tidak membentuk pasukan," ujar politikus PDI Perjuangan ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (13/9/2020).
-
5 Jam Rapat Tertutup, Ini yang Dibahas Prabowo dengan Komisi I DPR
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu (9/9/2020).
-
Anggota Komisi I DPR : Belum Ada Informasi China Berencana Bangun Fasilitas Militer di Indonesia
Anggota Komisi I DPR Hillary Brigita Lasut mengaku pihaknya belum mendapat informasi mengenai China berusaha bangun jaringan logistik di Indonesia.
-
RUU Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak Diundangkan
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dianggap sudah sangat dibutuhkan d Indonesia.
-
Komisi I DPR Sebut RUU PDP Berikan Jaminan Keamanan Data Masyarakat
keamanan data pribadi warga negara harus dapat jaminan dari pemerintah, agar tidak salah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
-
BIN di Bawah Presiden, Komisi I DPR : Informasi yang Didapat Jokowi Akan Makin Akurat
Hukum, dan Keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian
-
Komisi I DPR Dorong Kemenlu Soal MoU Penempatan Pekerja Migran Domestik dengan Malaysia
tanpa ada pembaharuan nota kesepahaman itu, maka pekerja migran tidak adanya jaminan menyangkut gaji, jam kerja, dan asuransi kesehatan.
-
Struktur Lembaga Pembantu Presiden Dinilai Gemuk, Jokowi Didukung Rampingkan Lembaga
Struktur lembaga pembantu Presiden saat ini dinilai terlalu gemuk.rentang kendali dan rantai komando sebuah keputusan yang dibuat jauh dan melebar.
