TAG
Komisi II DPR RI
Berita
-
Ketua Komisi II DPR Apresiasi Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII
Di bawah kelola pemerintah, TMII dapat meneruskan peran untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat
-
Kepala BKN Ungkap Tahapan Jadwal Tes CPNS 2021
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membeberkan tahapan jadwal tes CPNS 2021.
-
Perintah Jokowi: Kurangi Penerimaan CPNS yang Hanya Duduk di Meja atau Kerja Administrasi
Tjahjo mengatakan Jokowi meminta agar dilakukan pengurangan penerimaan terhadap PNS yang kerjanya duduk di balik meja atau lebih ke administrasi.
-
DPR dan Menteri ATR/BPN Sepakat Tunda Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik
Doli menegaskan kesimpulan tersebut barulah kesimpulan poin pertama yang telah disepakati antara Komisi II dan Kementerian ATR/BPN.
-
Menteri ATR/BPN Minta Maaf soal Polemik Sertifikat Tanah Elektronik
Sofyan meminta maaf karena merasa pihaknya tak melakukan komunikasi yang baik kepada anggota DPR terkait sertifikat tanah elektronik.
-
Jika Database Kependudukan Belum Rapi, Pemilu Akan Selalu Bermasalah
masalah database kependudukan masih terus menghantui penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
-
KPU Usul Anggaran Pemilu Serentak 2024 Sebesar Rp86 Triliun
Dalam rapat itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun.
-
Pemerintah Ajukan Pembubaran 19 Lembaga Negara ke DPR
Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan pembubaran 19 lembaga negara kepada DPR RI.
-
Anggota Komisi II DPR Dorong Keseriusan Jokowi Buat Perppu untuk Basmi Mafia Tanah
Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas dalam menyelesaikan masalah terkait mafia tanah.
-
Anggota DPR RI Ihsan Yunus Penuhi Panggilan KPK dalam Kasus Bansos Kemensos
Anggota DPR Komisi II Muhammad Rakyam Ihsan Yunus memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/2/2021).
-
Perludem Pertanyakan Urgensi 271 Daerah Diisi Penjabat Selama 1-2 Tahun Jika RUU Pemilu Tak Dibahas
Dengan tak direvisinya UU Pemilu, hal itu akan membuat kemungkinan 271 daerah di 2022 dan 2023 bisa dijabat oleh penjabat (Pj) menguat.
-
Perludem Sayangkan Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan Bahas RUU Pemilu: Banyak yang Perlu Dibenahi
Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan RUU Pemilu, Hanura : Memang Tak Ada Urgensi Ubah UU Pemilu saat Ini
Pantai Hanura menghargai keputusan dari Komisi II, sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Komisi II DPR Angkat Bicara Terkait Kasus Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Dino Patti Djalal
Soroti kasus pemalsuan sertifikat tanah yang menimpa keluarga Dino Patti Djalal, Komisi II DPR sebut itu gejala gunung es, banyak kasus serupa.
-
Legislator PAN: Draf RUU Pemilu Masih Prematur
Guspardi Gaus menyatakan, pasal-pasal yang ada dalam draf Revisi Undang-Undang Pemilu masih bisa berubah.
-
Caleg-Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi, Gerindra: Syarat Ijazah Itu Kuno Tak Relevan Lagi
Dalam Pasal 182 ayat (2) disebutkan calon anggota DPR hingga presiden minimal harus memiliki pendidikan tinggi atau sederajat.
-
Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Kursi Komisioner Ombudsman Mendapat Sorotan
Tak adanya keterwakilan perempuan di 9 nama komisioner Ombudsman dinilai bisa abaikan kepentingan perempuan terhadap layanan publik.
-
Surat Panggilan Belum Diterima Ihsan Yunus, KPK Jadwal Ulang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus.
-
Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, PDIP: Yang Tidak Boleh Mencalonkan Jika Hak Politik Dicabut Pengadilan
Draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan bahwa eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti semua kegiatan pemilu. Baik dari Pilkada, Pileg, hingg
-
Dorong Tetap Ada Pilkada 2022, NasDem: Tidak Perlu Diserentakkan secara Nasional
Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada
