TAG
Komisi Pemberantasan Korupsi
Berita
-
Ketika KPK Beberkan soal Maraknya Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Daerah, dari Guru hingga BUMD
KPK mengungkapkan ada dugaan praktik jual beli jabatan di daerah mulai dari guru hingga direktur Badan Usaha Milik Daerah
-
KPK Telusuri Harta Lain Milik Bupati Banjarnegara, Hartanya Naik Rp 4 Miliar dalam Setahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menelusuri harta lain yang dimiliki Bupati non-aktif Banjarnegara, Budhi Sarwono.
-
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Probolinggo, KPK Beberkan Peran Suami Sebagai Pengambil Keputusan
Firli Bahuri menyebut Bupati non-aktif Probolinggo disetir suaminya Hasan Aminuddin yang juga anggota DPR dalam mengambil keputusan.
-
Bantah Kasus TPPU Rita Widyasari Mangkrak, KPK: Penanganan Perkara Masih Berjalan
KPK menepis bahwasanya penyidikan kasus TPPU yang melibatkan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari tak berjalan
-
Soal Amandemen UUD, Guru Besar UIN Jakarta: Berkaca UU KPK, Bisa Saja Rakyat Dikibuli Lagi
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra turut tanggapi kabar wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden
-
Fakta-fakta OTT di Probolinggo, Jubir KPK Benarkan Kabar, NasDem Angkat Bicara Soal Kadernya
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri benarkan adanya penangkapan beberapa orang yang diduga korupsi di Probolinggo.
-
KPK Bukan Jadikan Eks Koruptor Sebagai Penyuluh Antikorupsi, Tapi Cuma Beri Testimoni
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik berupaya menjadikan mantan koruptor sebagai penyuluh antikorupsi.
-
214 Koruptor Dapat Remisi, Begini Tanggapan Plt Jubir KPK
Ali menekankan, korupsi merupakan extraordinary crime yang berimbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara
-
Kasus Dugaan TPPU Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, KPK Periksa 3 Saksi
Yudi diduga menerima sekitar Rp 20 miliar saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari proyek-proyek Kementerian PUPR
-
KPK Nyatakan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Tak Berlaku untuk Bidang Penindakan
Lembaga antirasuah memastikan, untuk perjalanan dinas dalam rangka penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.
-
Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia, KPK: Harmonisasi Aturan ASN
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dengan beralihnya status para pegawai, maka pimpinan KPK harus melalukan harmonisasi aturan.
-
Sidik Kasus Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara Jateng, KPK: Tersangka Sudah Ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang menyidik kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
-
Lama Tak Terdengar, KPK Sebut Sudah Selesaikan Penyidikan Kasus Korupsi PT Nindya Karya
KPK menyebut sudah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas
-
Kelakar Nurul Ghufron soal Rekomendasi Ombudsman: ''Atasan KPK Ini Langit-langit, Lampu''
pimpinan KPK menyatakan keberatan atas rekomendasi Ombudsman RI mengenai adanya maladministrasi penyelenggaraan TWK
-
Pelapor Pimpinan KPK ke Dewas Berharap Hasil Sidang Tak Kecewakan Masyarakat
Sujanarko berharap sidang dugaan pelanggaran etik Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar tak mengecewakan masyarakat.
-
Saat Juliari Batubara Ungkap Penyesalan Tertinggi Karena Terjerat Kasus Korupsi
Juliari Peter Batubara mengungkap penyesalan karena terjerat perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19
-
JPU KPK Pelajari Vonis 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo, Rekomendasinya Akan Disampaikan Kepada Pimpinan
Tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK akan mempelajari putusan hakim terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
-
Dewas KPK Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar
Dewas KPK mengungkapkan perkembangan kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
-
Eks Kasatgas KPK: Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Bisa Mencapai Rp 2 Triliun
Kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berpotensi merugikan negara hingga Rp 2 triliun.
-
Komnas HAM Surati BAIS, BIN, dan BNPT untuk Minta Keterangan Terkait TWK Pegawai KPK
Komnas HAM memohon kesediaan semua pihak untuk datang dan memberikan keterangan kepada Komnas HAM untuk membuat peristiwa semakin terang benderang
