TAG
Komnas HAM
Berita
Foto (158)
-
Soal Polemik TWK, Komnas HAM Sepakat Keputusan MK dan MA Harus Dihormati tapi . . .
Ia menyatakan Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati.
-
ICW Desak Jokowi Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK Pegawai KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM.
-
Komnas HAM: Presiden Masih Berwenang Menyelesaikan Persoalan TWK KPK
Ia menyatakan Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati.
-
ICW Sebut Percepatan Pemecatan 56 Pegawai Karena KPK Tak Mampu Jawab Kritik
Dalam konferensi pers tersebut, kata dia, pimpinan KPK sengaja tidak mempertimbangkan temuan Ombudsman dan Komnas HAM.
-
Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK Pegawai KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
-
Komnas HAM Ungkap Urgensi Keterangan Polisi Soal Dugaan Perundungan dan Pelecehan Pegawai KPI
Pertama, kata Beka, dalam respons terdahulu terkait kasus tersebut Komnas HAM menyatakan ada indikasi tindak pidana.
-
Polisi Minta Komnas HAM Jadwal Ulang Pemeriksaan Terkait Dugaan Perundungan dan Pelecehan di KPI
Komnas HAM RI menjadwal ulang permintaan keterangan terhadap Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan pegawai KPI.
-
Komnas HAM Jelaskan Tahapan Penyelidikan Dugaan Perundungan dan Pelecehan Pegawai KPI
Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara menjelaskan soal tahapan penyelidikan kasus dugaan perundungan dan pelecehan pegawai KPI.
-
Pegawai Tak Lolos TWK Diberhentikan KPK 1 Oktober, Novel Baswedan: Pimpinan Melawan Presiden?
Beredar kabar bahwa para pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberhentikan pada 1 Oktober 2021.
-
KPI Serahkan Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Pegawainya Ke Proses Hukum
(KPI) menyerahkan kasus dugaan perundungan dan pelecehan pegawainya yang berinisial MS ke proses hukum.
-
KPI Siapkan Hasil Pemeriksaan Internal Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai Untuk DPR
Mulyo Hadi Purnomo mengatakan telah menyiapkan hasil pemeriksaan terkait dugaan perundungan dan pelecehan pegawai KPI berinisial MS apabila dibutuhkan
-
Komnas HAM Gali Keterangan Wakil Ketua dan Kepala Sekretariat KPI Soal Dugaan Perundungan Pegawai
Wakil Ketua dan Kepala Sekretariat KPI didampingi Tenaga Ahli Hukum telah memenuhi panggilan dari Komnas HAM RI.
-
Klarifikasi Kasus MS, Komnas HAM Panggil Pimpinan KPI dan Polres Jakarta Pusat Hari Ini
Pemanggilan itu dilakukan untuk memintai keterangan seputar proses penyelesaian perkara MS yang sedang diselidiki oleh lembaga penyiaran itu
-
Besok, Komnas HAM Minta Keterangan KPI dan Polisi Soal Kasus Dugaan Pelecehan
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan rencananya permintaan keterangan kepada KPI akan dilakukan di pagi hari.
-
Kepolisian Diminta Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM Soal Handphone Masuk Lapas Tangerang
Adies Kadir meminta, pihak Kepolisian menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal penyebab kebakaran lembaga pemasyarak
-
Mantan Ketua KPK Kritik Komnas HAM yang Sebut Lapas Tangerang Tak Manusiawi
Antasari Azhar menyayangkan pernyataan Komnas HAM yang menyatakan kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang tidak manusiawi.
-
Komnas HAM Menilai Bangunan Lapas Tangerang Tidak Manusiawi, Tak Layak dari Segi Keamanan
Komhas HAM menemukan pelanggaran narapidana yang membawa handphone atau telepon seluler ke dalam sel.
-
Respons PLN Sikapi Temuan Komnas HAM Soal Penggunaan Arus Listrik Tak Wajar di Sel Lapas Tangerang
PT PLN (Persero) memberikan respon terkait temuan Komnas HAM yang menyebut ada instalasi listrik tak wajar di sel Lapas Kelas I Tangerang.
-
Komnas HAM Soroti Status Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Jangan Sampai Dimakamkan Sebagai Napi
Anam mengatakan hal itu karena terkait status para korban tersebut jarang dipikirkan.
-
Komnas HAM Tegaskan Laporannya Soal TWK KPK Tidak Bisa Disandingkan Dengan Putusan MA dan MK
Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait TWK KPK tidak bisa disandingkan dengan hasil investigasi Komnas HAM.
