TAG
KPU RI
Berita
-
KPU RI Jelaskan Kenapa Rekrutmen Timsel Calon KPU Daerah Dilakukan Secara Tertutup
Staf Ahli Anggota KPU RI, Kuwailid, mengatakan pihaknya sudah mengkaji dan membahas keputusan rekrutmen tertutup ini.
-
Puskapol UI Harap KPU RI Perhatikan Kesetaraan Gender dalam Rekrut Tim Seleksi KPU Daerah
Delia Wildianti, berharap supaya Komisi Pemilihan umum (KPU) RI memperhatikan kesetaraan gender dalam perekrutan tim seleksi (timsel).
-
Pakar Hukum Tata Negara UGM: Anggota KPU Harus Diganti Tapi Perlu Dibicarakan dengan Bijaksana
Zainal menyoroti laporan masyarakat sipil beberapa waktu lalu yang mengungkap adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU
-
KPU RI Akui Masih Ada Kendala Dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD
Alasannya, kata pria yang akrab disapa Afif ini, karena para calon DPD merasa tidak terfasilitasi dalam proses ketika mendaftar melalui Silon DPD.
-
KPU Imbau Masyarakat Jujur Jika Punya Keluarga Disabilitas Supaya Proses Pemungutan Suara Lancar
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengimbau masyarakat untuk terbuka jika punya keluarga yang menyandang disabilitas.
-
Jabatan Ratusan Anggota KPUD Segera Berakhir, KPU Bentuk Tim Seleksi Secara Tertutup
Masa jabatan ratusan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan segera berakhir.
-
Ini Alasan KPU Tidak Realokasi Dapil Pemilu 2024 Meski Telah Diberi Wewenang oleh MK
KPU RI memilih tidak mengatur ulang alokasi kursi daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024, meski sudah diberi kewenangan oleh MK
-
Farhat Abbas Sebut Laporan Hasnaeni ke Polda Metro Jaya Upaya Ganggu KPU RI
Hasnaeni 'Wanita Emas' kembali melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari atas dugaan pelecehan.
-
KPU Akui Masih Beda Pandangan dengan Bawaslu soal Aturan Sosialisasi Pemilu
Mellaz menambahkan produk aturan ini akan berbentuk Peraturan KPU, bukan sekadar Surat Keputusan Ketua KPU RI.
-
Pengamat: Sosialisasi Sebelum Kampanye Tak Perlu Pakai Atribut
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengatakan aturan sosialisasi bakal calon legislatif (bacaleg) tidak perlu menggunakan atribut.
-
Masa Kampanye 75 Hari, PKN Minta KPU Beri Kelonggaran
PKN berharap berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat memberikan kelonggaran terkait masa kampanye Pemilu 2024.
-
Tuntut Keterbukaan Informasi, Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Kantor KPU RI hingga Aksi Saling Dorong
Massa dari Liga Mahasiswa Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) melakukan aksi demo di depan Kantor KPU RI, Jakarta, (17/1/2023).
-
Demokrat Berharap KPU dapat Meminimalisir Jatuhnya Korban dari Penyelenggara pada Pemilu 2024
Agus mengatakan Partai Demokrat berharap KPU bisa memastikan insiden tersebut tidak terjadi lagi di Pemilu 2024.
-
Jadwal Pendaftaran Calon Anggota DPD RI Pemilu 2024 Beserta Syaratnya
Inilah jadwal dan syarat pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2024.
-
Mahfud MD: Catat Ya, Tahun 2024 Pasti Ada yang Menuding KPU Itu Curang
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sejumlah hal yang dinilai sebagai kemunduran dalam demokrasi di Indonesi
-
KPU: Gugatan Sengketa Tak Akan Membuat Pemilu 2024 Ditunda
Komisioner KPU mengatakan sengketa pemilu tidak akan menjadi alasan proses kontestasi politik di tahun 2024 nanti ditunda.
-
Kembali Gugat KPU RI, Partai Masyumi Minta Dinyatakan Lolos Pemilu 2024
Kali ini Partai Masyumi menggugat surat keputusan KPU RI terkait penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.
-
Pakar Sebut Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu Biayanya Mahal dan Menimbulkan Keresahan Sosial
Terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
-
KPU RI Targetkan Perumusan Dapil Pemilu 2024 Selesai Akhir Januari 2023
KPU RI saat ini tengah dalam proses menyelesaikan legal drafting atau proses perumusan aturan yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan (dapil)
-
Pengamat: Kemunduran Sistem Pemilu Jika Model Proporsional Tertutup Diterapkan
Fernando berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review mengenai pengaturan sitem pemilihan legislatif.
