TAG
Larangan Ekspor Minyak Goreng
Berita
-
MAKI Akan Bawa Sejumlah Data Dugaan Monopoli dalam Ekspor Minyak Goreng ke KPPU Siang Ini
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) rencana akan mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jumat (20/5/2022) siang nanti.
-
Ekspor Minyak Goreng Dilarang, KSP: Harga Minyak Goreng Curah Cenderung Turun di Bawah Rp 20 Ribu
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Panutan Sulendrakusuma mengungkapkan harga minyak goreng curah di pasaran cenderung menurun akhir-akhir ini.
-
Pengamat Sebut Kebijakan Jokowi Tidak Matang Atasi Persoalan Minyak Goreng
Termasuk dalam mengatasi kebijakan, khususnya persoalan minyak goreng yang masih menjadi persoalan masyarakat Indonesia.
-
Larangan Ekspor Minyak Goreng Jadi Dilema Bagi Jokowi, Harga Turun Atau Devisa Melayang?
Pelarangan ekspor ini menjadi revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih membolehkan ekspor CPO.
-
Larangan Ekspor Produk CPO Berlaku, Airlangga Pastikan Tindakan Tegas Bagi Para Pelanggar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah siap menindak tegas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut.
-
Ekonom Nilai Larangan Ekspor CPO Tak Jamin Turunkan Harga Minyak Goreng
penerapan kebijakan larangan ekspor bagi bahan baku minyak goreng yaitu RBD Palm Olein belum tentu dapat menurunkan harga minyak goreng di domestik
-
Hari Ini Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Berlaku, Eksportir Nakal Bakal Ditindak Tegas
Kebijakan larangan ekspor produk turunan sawit akan berlaku mulai Kamis 28 April 2022, tepat pada pukul 00.00 WIB.
-
Larangan Ekspor Minyak Goreng, Relawan ABJ: Jokowi Tegas, Industri Wajib Dukung
Umbas pun menyerukan kepada industri sawit untuk membeli produk-produk CPO dari petani sawit.
-
Wapres: Larangan Ekspor Minyak Goreng untuk Kepentingan Masyarakat
Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berlaku mulai 28 April 2022 mendatang.
-
Indonesia Larang Ekspor Mulai Lusa, Harga Acuan Sawit Dunia Melesat
Larangan ekspor sawit Indonesia yang akan dimulai lusa, 28 April 2022 hingga kesulitan pasokan domestik terselesaikan, juga bisa mengerek inflasi
-
Kata Ekonom soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Picu Perang Dagang hingga Dinilai Untungkan Malaysia
Kata para Ekonom soal kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO).
-
Keputusan Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Kebijakan Emosional
bila kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi dalam negeri.
-
RI Stop Ekspor CPO, China Bakal Kena Imbas
importir minyak sawit terbesar kedua di dunia yaitu China menghadapi kesulitan pasokan jangka pendek jika larangan itu terus berlanjut.
-
Larangan Ekspor Sawit dan Minyak Goreng akan Membuat Stok di Pasaran Melimpah dan Harga Terjangkau
Kebijakan melarang ekspor sawit dan minyak goreng dapat membuat stok minyak goreng di dalam negeri melimpah.
-
Anggota DPR Minta Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Tidak Angin-anginan
Mulyanto minta pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng (migor) ini.
-
Jokowi Larang Ekspor CPO, Indonesia Berpotensi Kehilangan 3 Miliar Dolar AS
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, kebijakan ini akan memengaruhi devisa negara.
-
Ekonom Sebut Larangan Ekspor Migor Harus Dihentikan: Ini Kebijakan yang Mengulang Kesalahan
Ekonom menyebut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng harus dihentikan, karena tidak menyelesaikan masalah saat ini.
-
Indonesia Larang Ekspor CPO, Tiga Negara Ini Bakal Terkena Dampaknya
Dengan adanya kebijakan larangan ekspor, lanjut Bhima, biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di tiga negara tersebut akan naik
-
Pasar Minyak Nabati Global Bergejolak Setelah Jokowi Larang Ekspor CPO hingga Minyak Goreng
Minyak kelapa sawit juga dikenal sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi, dikonsumsi dan diperdagangkan di pasar global.
-
Jokowi Larang Ekspor CPO, LaNyalla Dukung Sebagai Terapi Kejut: Tetapi Bukan Itu Jurusnya
Negara harus hadir dalam lima afirmatif, yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.