TAG
Menteri Ketenagakerjaan
Berita
Foto (59)
-
Indonesia Dukung Terciptanya Kerja Layak di Palestina
Ida Fauziyah mengungkapkan, ada tiga kunci strategi ketenagakerjaan nasional Palestina yang dibangun oleh lintas kementerian Palestina
-
Kunjungan Mendagri Malaysia ke Indonesia Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik
Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam Negeri Malaysia
-
Menteri Ketenagakerjaan Beberkan Pentingnya Pengesahan RUU PPRT Menjadi Undang-Undang
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan pentingnya pemerintah melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT.
-
Menaker Ida Fauziyah: Jaminan Sosial Kesehatan dan Sosial Ketenagakerjaan Dibahas dalam RUU PPRT
Udah lebih dari 19 tahun rancangan UU tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT belum disahkan.
-
Menaker: 2,8 Juta Pengangguran di Indonesia Mengalami 'Hopeless of Job'
Ida mengatakan dari total 8,4 juta orang pengangguran, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen mengalami hopeless of job.
-
Menteri Ketenagakerjaan Bantah Kerusuhan di PT GNI Disebabkan oleh Keberadaan Tenaga Kerja Asing
Ida Fauziyah mengungkapkan dari informasi yang dihimpun, kericuhan disebabkan terkait permasalahan ketenagakerjaan yang dituntut oleh perwakilan SPN.
-
Bulan K3 Nasional, Menaker Ida Fauziyah Soroti Tingginya Penderita TBC di Tempat Kerja
Salah satu isu yang ditekankan dalam peringatan Bulan K3 Nasional kali ini adalah penanggulangan Tuberkolosis (TBC) di tempat kerja.
-
Menaker dan Komisi IX DPR Rapat Tertutup Soal Perppu Cipta Kerja Selama 4 Jam, Ini yang Dibahas
Anggota Komisi IX DPR meminta agar Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan semua pihak.
-
Perubahan Ketentuan Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja
Berikut adalah perubahan ketentuan upah minimum yang tertuang dalam Perppu Cipta Kerja. Simak selengkapnya.
-
Menteri Ketenagakerjaan: Pengangguran di Indonesia Tingkat Pendidikannya SMA/SMK hingga Sarjana
Ida Fauziyah mengatakan, kondisi angkatan kerja Indonesia Bulan Agustus 2022, penduduk bekerja cenderung tinggi oleh pekerja dengan waktu penuh
-
Menaker Ajak Masyarakat Peduli Aspek Psikologis Anak Pekerja Migran Indonesia
Menaker mengajak masyarakat setempat peduli terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)
-
Menaker Ida Fauziyah RI Komitmen Pastikan Terciptanya Kerja Layak di Palestina
Menteri Ida mengatakan bahwa Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sudah sangat erat dan akrab
-
Kenaikan Besaran UMP 2023, Tertinggi Sumatera Barat dan Terendah Maluku Utara
Kenaikan UMP Provinsi Sumatera Barat mencapai 9,15 persen, di mana UMP 2022 sebesar Rp 2.512.539,00 naik menjadi Rp 2.742.476,00 di tahun 2023.
-
Angka Pengangguran Menurun ke 5,86 % , Menaker: Ada Tiga Tantangan Hadapi Bonus Demografi
Kondisi ketenagakerjaan makin baik dengan angka pengangguran menurun ke 5,86%, ada 3 tantangan dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030.
-
Menaker Ida Fauziyah: Jumlah Pengangguran Tahun Ini Menurun ke Angka 5,86 Persen
Pada Februari 2022, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang, turun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021.
-
Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen, Maruf Amin: Masih Bisa Dilakukan Musyawarah
Penetapan UMP pada tahun depan maksimal 10 persen diharapkan dapat diterima oleh semua pihak terkait.
-
Menaker Terbitkan Formula Penetapan Upah Minimum 2023, Tidak Boleh Naik Lebih Dari 10 Persen
Pemerintah mengeluarkan aturan khusus terkait penetapan upah minimum 2023 pada Jumat (18/11/2022), yang salah satunya berkaitan dengan formula upah.
-
Menteri Ketenagakerjaan Perpanjang Periode Penetapan UMP Hingga 28 November, UMK 7 Desember
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperpanjang periode penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 hingga tanggal 28 November.
-
Menteri Ketenagakerjaan: Penetapan Upah Minimum Jatuh Paling Lambat 21 November 2022
Menaker Ida Fauziyah mengatakan penetapan upah minimum jatuh paling lambat tanggal 21 November 2022.
-
Aturan Baru, UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen, Diumumkan Paling Lambat 28 November 2022
Kemnaker telah menetapkan aturan UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Pemda harus sudah mengumumkan paling lambat 28 November 2022.
