TAG
MPR RI
Berita
Foto (99)
-
Bamsoet Harap Neraca Perdagangan Indonesia - Selandia Baru Surplus
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap neraca perdagangan Indonesia - Selandia Baru yang selalu defisit dari sisi Indonesia,
-
Politikus Golkar: Kita Tidak Ingin Presiden Berkuasa dalam Rentang Waktu Terlalu Panjang
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tidak perlu masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
-
Wasekjen PPP: Penambahan Masa Jabatan Presiden Tidak Sejalan dengan Semangat Reformasi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak sejalan dengan semangat reformasi.
-
Arsul Sani Sebut Usulan Perubahan Masa Jabatan Presiden Berasal dari Luar MPR
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan belum ada pembahasan mengenai perubahan masa jabatan presiden.
-
Partai Nasdem Tidak Satu Suara soal Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Surya Paloh mengatakan bakal meminta respons dari semua pihak selama tiga tahun ke depan mengenai wacana tersebut.
-
Gus Nabil Sebut Sudah Saatnya Indonesia Jadi Negara Maju: Kita Perlu Dorong Transformasi Pancasila
Gus Nabil ingin masyarakat Indonesia mencontoh para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Hasyim Asyari, Ki Bagus Hadikusumo, Gus Dur, hingga Megawati.
-
Berharap Pemuda Muslim Mengambil Peran Penting di Dunia Internasional
Indonesia Islamic Young Leaders Summit 2019 merupakan agenda pertemuan para pemuda muslim dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama
-
MPR: Kita Dorong Pilkada Depankan Transparansi, Akuntabel, Tanpa Mahar
Selama dua minggu ini wacana dan pemikiran mengenai Pilkada dikembalikan ke DPRD kembali menyeruak.
-
Zulkifli Hasan: Harus Ada Percepatan Pembangunan SDM
Tema yang digagas dalam acara tersebut adalah Penguatan Nasionalisme dan Pembangunan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.
-
Bamsoet Tegaskan Belum Ada Bahasan Soal Penambahan Periode Presiden di Pimpinan MPR
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan belum ada pembahasan mengenai masa jabatan Presiden tiga periode dalam rapat pimpinan MPR RI.
-
HNW: Rajut Kebersamaan Dengan Memahami Sejarah Bangsa
Wakil Ketua MPR RI Dr. H.Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengungkapkan bahwa untuk merajut kebersamaan
-
Bamsoet: Elemen Bangsa Harus Menerapkan, Menyebarluaskan Nilai Dasar Kehidupan Berbangsa & Bernegara
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dalam konteks kekinian, penting dicermati tantangan-tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensi.
-
Hidayat Nur Wahid: Kita Membantu Palestina Karena Alasan Kemanusiaan.
Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang erat, sejak lama. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina memberikan bantuan y
-
Bamsoet: Tarik Investor Asing, Tim Ekonomi Harus Pangkas Regulasi Perizinan dan Pajak
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Korea Selatan dan Korea Utara bisa membangun dialog yang produktif saat bertemu dalam ajang The 5th Meeting of
-
Sambangi DPP Permabudhi, Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD
Rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR kepada para Pimpinan Parpol, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keag
-
Bamsoet: Kemampuan Lulusan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Lapangan Kerja
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pendidik (guru) dan peserta didik (generasi muda) bahwa pola kerja secara global telah berubah drastis
-
Mahasiswa Unwiku Belajar Sistem Tata Negara di MPR
Seratus delapan puluh delapan mahasiswa dan empat pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (FH Unwiku), Purwokerto, Banyumas, Jawa Ten
-
MPR RI Akan Bekerjasama dengan PWI Pusat Sosialisasi Amandemen UUD 45
Amandemen UUD 45 akan disosialisasikan ke 514 kabupaten dan kota di Indonesia agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat
-
Pimpinan MPR Akan Hadir Pada Muktamar ITHLA Ke-8 di Jakarta
Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, SH, M.Si, menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia
-
Bamsoet di UI Ajak Perguruan Tinggi Aktif Dalam Pembahasan Amandemen Terbatas UUD NRI 1945
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak kampus sebagai institusi intelektual turut terlibat dalam pembahasan perubahan terbatas Undang-Undang Negara Re
