TAG
Prolegnas
Berita
-
Legislator PAN Sebut Belum Ada Kepastian Pembahasan RUU Ibu Kota Negara
RUU IKN memang masuk Prolegnas prioritas 2021 namun belum ada kepastian pembahasannya dan masih menunggu kelanjutannya.
-
Anggota Baleg DPR Sebut Progres RUU Larangan Minuman Beralkohol Telah Alami Kemajuan
Illiza meyakini sehabis reses DPR, pembahasan atas RUU ini akan semakin intensif dilakukan.
-
Hari Ini, Puan Akan Pidato Singgung Komitmen DPR Bahas Prolegnas Prioritas 2021 di Paripurna
Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato Penutupan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021).
-
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Golkar Bicara SE Kapolri
Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021, Golkar singgung SE Kapolri.
-
RUU PPSK Masuk Prolegnas 2021, PKS Berikan Catatan
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
-
Demokrat Heran Presiden Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu
Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu meluruskan, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah.
-
Pengamat Sebut RUU Pemilu akan Terdepak dari Prolegnas Prioritas 2021
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, memperkirakan RUU Pemilu hanya akan menjadi usulan saja dan tidak masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021.
-
Tak Ingin Ada Aturan Tumpang Tindih Jadi Alasan Golkar Belum Restui RUU Masyarakat Hukum Adat
Fraksi Golkar belum merestui RUU Masyarakat Hukum Adat masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
-
Menteri PPPA Desak Pengesahan RUU PKS Oleh DPR RI
Pada acara yang diselenggarakan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Bintang mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di berbagai
-
Pimpinan DPR: Prolegnas Tidak Mementingkan Jumlah, Tapi Kualitas dan Manfaat untuk Masyarakat
Dalam waktu dekat, pimpinan DPR RI dan pimpinan Badan Legislasi DPR RI akan berkoordinasi untuk memutuskan RUU yang akan masuk dalam prolegnas
-
Penjelasan PPP Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol yang Diusulkan Masuk Prolegnas 2021
Anggota Fraksi PPP sekaligus Baleg DPR Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut Indonesia sangat membutuhkan sebuah Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol
-
DPR Diminta Segera Sahkan RUU PKS Oleh Kementerian PPPA, Sebut bisa Menjadi Terobosan Hukum
DPR Kembali didesak untuk segera mengesahkan RUU PKS oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
-
Menkumham Sebut RUU Minol Masih Sebatas Usul Sejumlah Anggota DPR
Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
-
Kemen PPPA : Urgensi Pengesahan RUU PKS Sudah Tak Dapat Ditunda Lagi
Kemen PPPA nilai urgensi pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi, RUU PKS harus segera disahkan bukan hanya asumsi belaka.
-
RUU Larangan Minuman Beralkohol Tuai Polemik, Pimpinan DPR: Masukan Publik Akan Jadi Perhatian
Pimpinan DPR sebut masukan publik terkait RUU larangan minuman beralkohol akan jadi perhatian untuk Baleg.
-
Donor Sperma Terancam 5 Tahun Penjara, Masuk Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Dibahas DPR
Ada pula, larangan untuk mendonorkan dan memperjualbelikan sperma yang tercantum dalam RUU Ketahanan Keluarga.
-
NasDem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Partai NasDem akan berupaya mengembalikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021.
-
DPR Dianggap Mustahil Bisa Selesaikan 35 RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hingga Akhir Tahun
Hal itu disampaikan Formappi dalam Rilis Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021.
-
Pemerintah Harap RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Bisa Masuk Prolegnas 2021
Setelah 10 tahun, sejak 2010, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa telah menandatangani Konvensi tersebut.
-
2 Stasiun TV Ajukan Gugatan Terkait UU Penyiaran, PKS Dorong Revisi UU Kembali Masuk Prolegnas
RCTI dan iNews TV mengajukan gugatan ke MK perihal UU Penyiaranyang tidak mengatur Youtube dan Netflix menarik perhatian anggota DPR RI.
