TAG
PTUN
Berita
Foto (4)
-
13 Serikat Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja, Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta
Denny menjelaskan, satu diantara keberatan pihaknya atas terbitnya Perppu Cipta Kerja yakni perihal partisipasi publik.
-
Kompolnas Nilai Aneh Ferdy Sambo Cabut Gugatan PTUN Karena Alasan Cinta Polri
Ferdy Sambo mencabut gugatan yang sudah didaftarkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.
-
Kompolnas Mengaku Aneh Ferdy Sambo Cabut Gugatan PTUN Karena Alasan Cinta Polri
Kompolnas mengaku aneh Ferdy Sambo mencabut gugatan yang sudah didaftarkannya di PTUN DKI Jakarta karena alasan bentuk kecintaanya kepada Polri.
-
Kompolnas Tanggapi Gugatan Ferdy Sambo kepada Jokowi hingga Kapolri ke PTUN: PTDH Sudah Sesuai
Ferdy Sambo melayangkan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke PTUN.
-
Kapolri Digugat ke PTUN, Kompolnas: Keputusan PTDH Ferdy Sambo Sudah Sesuai
Kompolnas menilai keputusan PTDH terhadap Ferdy Sambo dari anggota Polri telah sesuai dengan pertimbangan hingga kepentingan institusi Polri.
-
Bawaslu: Partai Ummat Tak Bisa Lagi Gugat KPU ke Bawaslu Jika Tetap TMS Setelah Verifikasi Ulang
jika Partai Ummat nantinya tetap gagal menjadi peserta pemilu, pihaknya tidak bisa lagi menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu) RI.
-
Menhub Budi Karya Digugat Rp92,6 Miliar dan Ganti Rugi Rp942 Juta Per Hari
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat membayar ganti kerugian senilai Rp92.629.249.084 (Rp92,6 miliar).
-
Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Akui Lalai Dalam Mengawasi Peredaran Obat-Obatan
Kepala BPOM mengatakan sebelum munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak, ketentuan mengenai batas cemaran EG dan DEG tidak diatur
-
Digugat ke PTUN soal Obat Sirup, Kepala BPOM Ngaku Sudah Jalankan Tugas Sesuai Standar
Penny menyebut industri farmasi yang lalai dalam kasus temuan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi batas aman.
-
Momen Wanda Hamidah Menangis Haru & Sujud Syukur Rumahnya di Menteng Batal Dieksekusi
Wanda Hamidah menangis haru rumah keluarganya di Menteng batal dieksekusi sambil menunggu keputusan PTUN.
-
UPDATE Wanda Hamidah Gugat Wali Kota Jakarta Pusat ke PTUN, Sidang Digelar Rabu 19 Oktober 2022
Keluarga Wanda Hamidah melalui tim pengacara telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Wali Kota Jakarta Pusat.
-
Respons KPU Sikapi Parpol Tak Lolos Pemilu 2024 Menggugat ke PTUN: Proses Sudah Sesuai Aturan
KPU menanggapi langkah sejumlah partai politik yang gagal lolos menjadi peserta Pemilu 2024 menggugat ke PTUN.
-
Deolipa Yumara Bakal Gugat Komnas HAM-Perempuan ke PTUN Besok, Ada Apa?
Deolipa Yumara bakal menggugat Komnas HAM hingga Komnas Perempuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa (4/10/2022) besok.
-
Gagal Lolos Pemilu 2024, Partai IBU Resmi Gugat KPU ke PTUN
Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) resmi melayangkan gugatan terhadap KPU ke PTUN Jakarta.
-
Partai Politik yang Tak Puas Putusan Bawaslu Mau Gugat ke PTUN, KPU: Semua Risiko Harus Dihadapi
partai politik yang gagal mendaftar sebagai partai peserta pemilu 2024 sempat melaporkan KPU ke Bawaslu dengan dalil dugaan pelanggaran administrasi.
-
YKMI Tegaskan Tak Berhenti Perjuangkan Vaksin Halal
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menegaskan belum berhenti memperjuangkan vaksin halal.
-
Pencopotan Fadel Muhammad Sebagai Pimpinan MPR Dinilai Sarat Konflik Kepentingan
Tindakan Fadel Muhammad melaporkan pemecatannya dari kursi pimpinan MPR RI ke Bareskrim Polri dinilai tepat.
-
Eks Kuasa Hukum Bharada E Gugat Presiden Hingga Kapolri Rp 15 T Buntut Pencopotan Sebagai Pengacara
Ia menuturkan bahwa mereka menggugat negara membayarkan fee atas jasanya sebagai pengacara Bharada E senilai Rp15 triliun.
-
Keluar Dari Prinsip, Peneliti Kebijakan Publik Sebut Aplikasi PeduliLindungi Lakukan Pelanggaran
Peneliti Kebijakan Publik Wahyudi Djafar mengatakan aplikasi PeduliLindungi keluar dari prinsip tujuannya.
-
Perindo Nilai Sah Jika Ada Partai Politik yang Lolos Jadi Peserta Pemilu Lewat Jalur Pengadilan
Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai partai politik yang menempuh sengketa ke Bawaslu maupun PTUN usai dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU