TAG
rangkap jabatan
KPK Minta Menteri Jokowi Tak Rangkap Jabatan Karena Terima Dana APBN
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau menteri pemerintahan Joko Widodo
Berita
-
Menko Perekonomian Diharapkan Fokus Tuntaskan Masalah Ekonomi yang Dihadapi Pemerintah Ini
Kerja sama baik antarkementerian bisa terjalin jika, salah satunya, peran Menko dijalankan dengan baik oleh pemegang kuasa.
-
Presiden Diminta Maksimalkan Peran Menko Perekonomian Sehingga Tak Perlu Rangkap Jabatan
"Apalagi tantangan ekonomi ke depan semakin berat," ujar Piter saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/11/2019).
-
Soal Rangkap Jabatan, Pengamat: Jokowi Ingin Dapat Dukungan Besar di Parlemen
Presiden Jokowi tidak melarang jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan sebagai ketua umum atau pengurus struktur di partai politik.
-
KPPU Panggil Menteri BUMN Rini Terkait Rangkap Jabatan Direksi Garuda
Komisioner KPPU Guntur Shahputra Saragih mengatakan akan memanggil Menteri BBUMN Rini Soemarno untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
-
Kasus Rangkap Jabatan, Dirut Citilink Besok Akan Diperiksa KPPU
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan penyelidikan terkait kasus rangkap jabatan tiga petinggi Garuda Indonesia
-
Patuhi KPPU, Kementerian BUMN akan Copot Jabatan Bos Garuda di Sriwijaya Air Group
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mengendus adanya potensi terjadinya persaingan tak sehat di industri penerbangan
-
Rangkap Jabatan, Bos Garuda Indonesia Diperiksa KPPU
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memanggil Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara pada Senin (1/7/2019).
-
KPPU Soroti Rangkap Jabatan di Manajemen Garuda dan Sriwijaya Air
Rangkap jabatan dimaksud meliputi jabatan dewan komisaris dan dewan direksi di kedua maskapai penerbangan.
-
Soal Peleburan BP Batam, Ahli Hukum Tata Negara: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik
Margarito Kamis, menilai rangkap jabatan pejabat publik, terkait walikota dan kepala Badan Pengelola (BP) Batam dianggap melanggar undang-undang.
-
Rangkap Jabatan Dapat Jadi Tolak Ukur Masyarakat untuk Memilih Capres-Cawapres
calon Wakil Presiden Sandiaga Uno telah memberikan keteladanan dengan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI,
-
PDI-P: Sejak Awal Kami Tak Sepakat dengan Presiden soal Rangkap Jabatan
Basarah mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh DPR yang diisi oleh partai-partai pendukung presiden.
-
Terkait Rangkap Jabatan Menteri, Hasto Sebut PDI Perjuangan Dukung Apapun Keputusan Jokowi
Ini menimbulkan polemik, lantaran pada awal pemerintahan Jokowi, ia melarang adanya rangkap jabatan di kabinetnya.
-
Jokowi Diingatkan Soal Menteri Rangkap Jabatan
Termasuk Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
-
Sekjen PPP: Aturan Menteri Rangkap Jabatan dapat Berubah, Tergantung Presiden
"Bagi PPP sepanjang tidak menabrak peraturan perundangan, silakan, tidak apa apa," kata Arsul.
-
Wakil Ketua DPR: Tidak Ada Aturan soal Rangkap Jabatan Menteri
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai boleh tidaknya menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik merupakan hak preogatif presiden.
-
Menyoal Menteri Rangkap Jabatan di Pemerintahan Jokowi-JK
Secara khusus, Airlangga mendapat sorotan paling banyak di pelbagai media publik baik elektronik, cetak dan online dibandingkan dengan Khofifah.
