TAG
Refly Harun
Berita
Foto (25)
-
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Refly Harun: Kalau Berlaku Saat Ini, Akan Ada Konflik
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi polemik perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
-
Minta Jokowi Netral di Pilpres, Refly Harun Jelaskan Tiga Poin Ini
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Presiden Jokowi untuk bersikap netral bukan independen di Pemilu 2024.
-
Refly Harun: Menyelenggarakan Pemilu Sekali Dalam Lima Tahun adalah Kewajiban Konstitusional
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan penyelenggaraan pemilu adalah kewajiban konstitusional.
-
Refly Harun Ingatkan Jokowi Agar Tidak Mudah Menerbitkan Perppu
Jika Jokowi juga menerbitkan Perppu sistem pemilu proporsional tertutup, Refly mengatakan, penolakan masyarakat akan tinggi.
-
Refly Harun Tegaskan MK Harus Tolak Gugatan Sistem Pemilu
Refly Harun mengatakan MK seharusnya menolak permohonan pengujian UU Pemilu yang terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka.
-
Reffly Harun Soroti Sikap NasDem Soal Perppu Cipta Kerja: Kalau Menterinya Ditendang Akan Menolak
Pakar hukum tata negara, Reffly Harun menyinggung sikap partai-partai politik terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta
-
Refly Harun Soroti Sikap Nasdem Soal Perppu Ciptaker: Kalau Menterinya Ditendang Akan Menolak
Dari perspektif politik, dia melihat hanya dua partai politik yang sekiranya akan menyatakan sikap menolak Perppu tersebut.
-
TB Hasanuddin Nilai Tuntutan Aksi 411 Meminta Jokowi Mundur Tak Bisa Diterima Logika
TB Hasanuddin menilai, tuntutan massa yang mengklaim sebagai pembela rakyat itu sulit diterima secara logika.
-
Repdem Soroti Refly Harun Ikut Aksi 411: Rendahkan Kualitas Kenalarannya di Bidang Hukum Tata Negara
Wanto Sugito menilai tuntutan pengunjuk rasa yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistik, penuh ambisi politik.
-
Refly Harun Hadir di Demo GNPR Aksi Bela Rakyat 411, Soroti Tuntutan Massa
Refly menyoroti tuntutuan yang dibawa oleh massa aksi terkait meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mundur dari kepemimpinannya.
-
Pakai Kaca Mata Hitam dan Bertopi, Refly Harun Ikut Aksi 411 Minta Presiden Jokowi Mundur
Massa Aksi Akbar 411 Jilid 4 berunjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/222).
-
Bela Rizieq Shihab, Refly Harun: Sampai Hari Ini Negara Masih Darurat!
Refly Harun membela Habib Rizieq terkait kasus yang menjeratnya. Ia mengatakan, hingga saat ini negara masih mengalami darurat kesehatan.
-
Bareskrim Polri Dalami Laporan Refly Harun Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
Kepolisian RI bakal mendalami laporan yang dilayangkan Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.
-
Refly Harun Laporkan Tersangka Kasus Penculikan Anak Rizal Afif ke Bareskrim Polri
Rizal keberatan dengan pernyataan yang menyebutkan membayar Rp 7 juta agar Rizal Afif mengaku sebagai eks napi teroris di podcast miliknya.
-
BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Akan Diputus MK Kamis Lusa
Mahkamah Konsitusi (MK) akan membacakan putusannya atas gugatan yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo terkait ambang batas pencapresan.
-
Dalam Dialog Kebangsaan HMI, Advokat Senior Nyatakan Indonesia Sudah Bertentangan dengan Pancasila
Ia pun mendukung perjuangan yang dilakukan DPD RI dalam memperbaiki berbagai permasalahan bangsa.
-
Partai Ummat Gugat Presidential Threshold 20% Ke Mahkamah Konstitusi, Sebut ada 5 Kerugian
Refly Harun, menjelaskan kliennya sebagai partai politik baru merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap ketentuan ambang batas tersebut.
-
27 WNI yang Tinggal di 12 Negara Ajukan Gugatan Presidential Threshold ke MK
MK menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh 27 WNI yang tinggal di 12 negara.
-
Gatot Nurmantyo Siapkan Kontra Argumen dari Putusan-putusan MK Terdahulu Terkait PT 20%
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyosiapkan kontra argumen dari putusan-putusan MK terdahulu terkait Presidential Threshold 20%.
